MINEWS, JAKARTA-Menko Polhukam Wiranto mengintruksikan kepada pemerintah dan aparat di seluruh daerah menghalau pergerakan masyarakat menuju DKI Jakarta pada waktu pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.
Menurutnya, permintaan itu dilakukan agar tidak terjadi penumpukan massa di Jakarta saat pengumuman hasil pemilu.
“Saudara-saudara sekalian dari daerah tolong ya Forkompimda, Pangdam, Kapolda jangan biarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta,” ujar Wiranto dalam Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Kamis 16 Mei 2019.
Wiranto mengatakan upaya membendung warga dari luar daerah menuju Jakarta juga untuk mencegah terjadi konflik sosial. Sebab, ia menyebut jelang pengumuman hasil pemilu terdapat indikasi dan kecenderungan konflik sosial.
Salah satu cara menghalau pergerakan masyarakat daerah ke Jakarta adalah dengan cara memberi pengertian. Misalnya, ia meminta aparat di tingkat desa hingga provinsi mengingatkan masyarakat daerah akan kesulitan menjalankan puasa jika pergi ke Jakarta.
“Jelaskan ke masyarakat tidak perlu ke sana (Jakarta, red). Pemilu sudah selesai, sudah ada hasilnya,†ujarnya.
Di sisi lain, Wiranto mengatakan banyak pemberitaan mengenai hasil pemilu pasca pemungutan suara. Ia menyebut pemberitaan tersebut telah menimbulkan kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.
“Kalau konflik nasional terjadi maka menggangu stabilitas keamanan nasional yang bisa berpengaruh kepada pembangunan nasional, bisa mengganggu capaian sasaran kita sebagai bangsa,” ujarnya.
Wiranto mengingatkan persatuan dan kesatuan bangsa merupakan modal bagi Indonesia terlepas dari konflik sosial yang berkepanjangan. Beberapa konflik sosial yang tidak berlangsung lama di Indonesia, yakni agresi Belanda, pemberontakan PKI, peristiwa Malari, hingga reformasi.
