MATA INDONESIA, JAKARTA – Ancaman kelaparan kini menghantui Sudan Selatan. Direktur Jenderal Palang Merah Internasional (ICRC) Robert Mardini menyebut, ada sekitar 60 persen warga diprediksi sulit mendapat akses makanan.
“Tidak ada keraguan bahwa krisis saat ini sedang terseret menjadi sesuatu yang lebih mengerikan,” kata Mardini, baru-baru ini.
Negara tersebut masih belum bisa bangkit dalam banyak aspek, setelah perang saudara yang melelahkan selama lima tahun dengan jumlah korban lebih 500 ribu orang.
Selain itu, masalah masih berlarut-larut. Pemerintahan Presiden Salva Kiir dan pemimpin oposisi Riek Machar dianggap terlalu bertele-tele untuk segera mewujudkan poin-poin dalam perjanjian damai.
Menurut Mardini, konflik di negeri kaya mineral itu merupakan salah satu krisis kemanusiaan paling rumit di seluruh dunia.
“Kami menyaksikan betapa kelangkaan pangan semakin menyebar. Sementara penularan Covid-19 yang tak tercatat membuat bencana yang sudah akut ini semakin parah,” ujarnya.
Setelah perang mulai mereda, masih banyak warga Sudan Selatan yang takut kembali ke rumah dan lebih memilih di pengungsian. Masalahnya, mereka kesulitan mendapatkan bahan pangan, layanan kesehatan, bahkan air minum.
Situasi di Sudan Selatan termasuk agenda pembahasan Dewan Keamanan PBB pada Kamis 11 Maret 2021 lalu. Sekretaris Jendral Antonio Guterres, mewanti-wanti pertumpahan darah kronis, cuaca ekstrem, dan dampak ekonomi dari pandemi menempatkan tujuh juta orang dalam ancaman kelaparan akut.
PBB menyoroti tingginya harga bahan pangan di Sudan Selatan. Bahkan, untuk sepiring nasi saja, warga harus membayar 180 kali lipat dari rata-rata upah harian.
Warga lokal menyebut tahun 2021 sebagai tahun kelaparan. Dan penderitaan mereka diakibatkan perang dan bencana banjir pada 2019 dan 2020. Mereka terjebak di tengah hujan peluru, dan harus menanggung beban bencana iklim.
