MINEWS.ID, JAKARTA – Ribut-ribut soal zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) bermuatan politik.
“Yang peristiwa ribut-ribut itu juga, ada diduga, saya duga ada muatan politik juga,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Gedung DPR Senayan, Senin 24 Juni 2019.
Menurutnya, kuota lima persen untuk siswa luar zona dinilainya sudah bijak dan baik.
Sekarang bahkan ditambah menjadi 15 persen, khusus untuk daerah-daerah menolak kuota pertama tersebut.
Muhadjir juga merasa heran urusan zonasi sekolah menjadi ribut sekarang padahal sudah diterapkan sebelumnya.
Menurut dia tahun lalu, sebenarnya lebih parah. Saat itu ribuan orang mampu tidak malu meminta surat keterangan miskin palsu.
Persoalan yang sekarang adalah protes soal kuota untuk siswa berprestasi bisa pindah zona sekolah sesuai keinginan mereka.
Menteri Muhadjir, seperti dilansir antara, menduga masalah itu tidak akan terjadi jika daerah-daerah memberikan kesempatan yang lebih bijak kepada siswa berprestasi.
Dia menyontohkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang merangkin dan memadukan antara jarak dan capaian akademik siswa dalam ujian nasional.
Menurut Menteri Muhadjir, ribut-ribut soal zonasi dalam PPDB, semata-mata karena daya tampung sekolah tidak sebanding dengan jumlah siswa yang lulus.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu juga sadar bahwa penerapan sistem zonasi tidak bisa diterapkan mentah-mentah. Maka perlu ada sedikit penyesuaian saja.
