Menakar Vonis untuk Maria Pauline Lumowa

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Maria Pauline Lumowa sudah meninggalkan Indonesia menuju Singapura pada September 2003 atau sebelum sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri dalam kasus pembobolan BNI Kebayoran Baru hingga Rp 1,2 triliun menggunakan L/C fiktif.

Kini Maria sudah ditangkap, berarti proses penyidikan 17 tahun lalu harus dibuka kembali dan pertanyaannya mungkinkah dia menerima vonis berat seperti koleganya Adrian Woworuntu, almarhum Dicky Iskandar Dinata dan John Hamenda?

Masalahnya ketiga koleganya dalam membobol BNI tersebut dijatuhi hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup saat tren penghukuman terhadap koruptor masih berat.

Hukuman terberat diterima Adrian Waworuntu yaitu penjara seumur hidup. Artinya dia harus meninggal dunia di dalam penjara.

Adrian Waworuntu yang sama-sama mengelola PT Gramarindo dijatuhi vonis seumur hidup hingga tahap peninjauan kembali (PK) yang vonisnya diketuk Mahkamah Agung (MA) 12 September 2015.

Sedangkan Dicky Iskandar Di Nata divonis 20 tahun penjara. Dia cukup beruntung karena sejati jaksa penuntut umum saat itu menuntut dia agar dijatuhi hukuman mati, sebab sebelumnya pernah melakukan pembobolan Bank Duta pada 1991.

Begitu juga John Hamenda, Direktur Utama PT Petindo Perkasa yang telah menandatangani 13 dokumen ekspor fiktif senilai 10 juta dolar AS juga dijatuhi vonis 20 tahun penjara.

Sekarang penghukuman terhadap koruptor relatif jauh lebih ringan. Bahkan banyak yang kurang dari 10 tahun.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini