Memberikan Perlindungan Bagi Masyarakat, Solusi Menjaga Keamanan di Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Perlindungan bagi masyarakat merupakan suatu upaya yang terus dilakukan untuk tetap menjaga keamanan di Tanah Papua. Hal ini menyusul masih adanya ancaman dari kelompok separatis dan teroris (KST) Papua yang berpotensi mencipatakan kondisi yang tidak stabil.

Meski serangan kelompok separatis dan teroris (KST) Papua kerap menggunakan senjata dan menimbulkan korban bukan berarti metode pendekatan lainnya terpaksa diabaikan. Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai jika KST Papua sudah menggunakan senjata, maka perlawanan juga harus diberikan oleh aparat keamanan. Namun dalam prosesnya, langkah persuasif juga tetap dilakukan.

“Kalau KST Papua sudah menyerang dengan senjata ya harus dilawan, terutama untuk melindungi masyarakat. Tetapi cara-cara persuasif tetap dilakukan,” kata Stanislaus Riyanta kepada Mata Indonesia News, Sabtu 20 Januari 2022.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri juga Kombes Ahmad Ramadhan menegaskan bahwa upaya preemtif dan preventif tetap dilakukan selama bertugas di Tanah Papua.

“Kontak senjata yang terjadi aparat kepolisian itu posisinya diserang, tentu terjadinya kontak tembak karena situasi aparat kita,” kata Ramadhan.

Ia juga mengatakan bahwa Polri bertugas di wilayah Papua bukan untuk memerangi KST Papua. Namun apabila terjadi serangan kepada kepolisian, maka pihaknya perlu untuk melindungi diri.

“Kontak tembak itu sebagai wujud perlindungan diri. Bukan untuk menyerang, anggota kami tidak menyerang,” kata Ramadhan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini