Melirik Keuntungan Omnibus Law bagi Nelayan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berkata, nelayan di seluruh Indonesia telah lama menanti-nanti pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker).

Edhy menyebut, dalam lima tahun terakhir, izin kapal cukup sulit dan membuat banyak industri perikanan gulung tikar.

“Dengan Omnibus Law ini yang ditunggu-tunggu para nelayan yang saya sangat yakin. Izin kapal sebagai misal, kalau yang sudah terjadi 5 tahun ini izin kapal sulitnya dapat, matinya industri-indusri perikanan kita dari Sabang sampai Merauke,” kata Edhy, Rabu 7 Oktober 2020.

Ia berkata, ada sekitar Rp 300 triliun investasi yang mandek selama ini, sebelum Omnibus Law disahkan. Dengan regulasi baru ini, ia yakin akan membawa keuntungan besar bagi nelayan.

“Sebenarnya ini yang ditunggu-tunggu pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan tentang perizinan kapal sebagai misal, walaupun sebelum Omnibus Law sudah mulai banyak perbaikan tapi dengan Omnibus ini lah paling besarnya yang mengamankan pelaku usaha dari besar sampai kecil. Bahkan yang paling diuntungkan masyarakat nelayan itu sendiri,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini