MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah mengklaim, Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) akan mempermudah masyarakat untuk membuka usaha di daerah.
Mendagri Tito Karnavian berkata, UU Ciptaker akan menyederhanakan segala jenis prosedur dan kewenangan dalam pembukaan usaha.
“Kita tahu bahwa dalam beberapa banyak permasalahan di daerah di antaranya kesulitan masyarakat untuk mendapatkan izin untuk berusaha di daerah,” kata Tito di Jakarta, Rabu 7 Oktober 2020.
Menurut Tito, selama ini, banyak masyarakat yang merasa terhambat dengan perizinan membangun usaha di daerah. Hambatan itu seperti aturan yang rumit dan berbelit-belit.
Bahkan, untuk mendapatkan izin usaha kecil, masyarakat di daerah harus menunggu hingga berbulan-bulan lamanya lantaran prosedur yang panjang. Hal ini jauh berbeda dengan kondisi di negara-negara lainnya.
“Bayangkan di New Zealand hitungan jam untuk berizin, di Singapura hitungannya hari,” ujar Tito.
“Kita kadang-kadang kasihan masyarakat kita untuk buka warung, buka minimarket, buka restoran untuk usaha dan keluarganya mereka kadang-kadang seminggu seminggu, sebulan, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan,” ujarnya.
Dengan adanya UU Cipta Kerja ini, Tito menyebut prosedur yang panjang itu akan dipangkas sehingga masyarakat di daerah mudah membangun usaha. Untuk itu, Tito mengatakan pihaknya akan membuat aturan untuk menginventarisasi jenis-jenis usaha yang disederhanakan serta prosedurnya.
“Itu perintah Bapak Presiden dan beliau perintahkan paling lambat bulan depan harus selesai. Kami besok sudah mau mulai untuk membuat rencana Peraturan Pemerintah,” kata mantan Kapolri ini.
Dalam prosesnya, Tito akan mengundang asosiasi pemerintah di daerah. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat memberikan masukan dan pendapat terkait jenis usaha yang perlu disederhanakan.
