Mau Sampai Kapan Akses Internet di Papua Dibatasi?

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA - Hingga saat ini, akses internet di Papua masih dibatasi oleh pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Desakan untuk mencabut keputusan pembatasan internet itu pun semakin ramai.

Banyak pertanyaan dari masyarakat, mau sampai kapan akses internet di Papua terus dibatasi?

Menjawab pertanyaan tersebut, Plt Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu mengaku belum tahu kapan pastinya akan dicabut. Ia berkata, kemungkinan akses internet akan kembali normal di Papua setelah situasi dipastikan benar-benar aman.

“Sampai kapan? Belum tahu. Kita tunggu situasi mereda, hoaxnya turun dan ya itu keputusan Menkominfo (Rudiantara),” ujar Ferdinandus, Sabtu 24 Agustus 2019.

Ia menjelaskan, Kominfo sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait dan pemda setempat sebelum memutuskan untuk melakukan pembatasan internet di Papua dan Papua Barat.

Ferdinandus juga sadar, bahwa keputusan pemerintah itu berdampak langsung pada perekonomian warga, terutama pelaku UMKM. Namun, menurutnya, pembatasan itu semata-mata demi meredam hal-hal yang tak diinginkan, agar kerusuhan tidak terjadi lagi.

“Kita ambil risiko, karena ini langkah terbaik untuk menstabilkan semua keadaan,” kata Ferdinandus.

Untuk kelancaran informasi, kata dia, media massa konvensional masih bisa diakses. Menurutnya, media konvensional seperti ini aman karena sudah melewati tahapan verifikasi, sehingga hoaks bisa dihindari.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini