Masyarakat Sangat Dirugikan, Sudah Saatnya Nduga dan Papua Bebas dari Teror KSTP

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sudah saatnya pemerintah memastikan keamanan di Nduga dan Papua terjamin mengingat masyarakat setempat sangat dirugikan saat Kelompok Separatis-Teroris (KST) Papua berbuat ulah seperti beberapa hari belakangan.

Penegasan itu diungkapkan pengamat konflik dari Menara Institute Papua, Rocky dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mata Indonesia News, Rabu 8 Juni 2022.

“Setiap aksi yang mereka lakukan itu pasti berdampak pada lumpuhnya layanan transportasi udara dan terhambatnya distribusi logistik di Kenyam. Hal itu sangat merugikan masyarakat, karena pasti minim pasokan bahan makanan,” ujar Rocky.

Bukan hanya Nduga, Papua menurutnya, sudah harus bebas dari teror dari KSTP agar pembangunan dan roda ekonomi berjalan dengan baik.

Rocky juga meminta Panglima TNI mempertebal pengamanan di Bandara Kenyam sebagai pusat lalu-lintas logistik di Nduga dengan menambah aparat dari pasukan khusus seperti Paskhas TNI AU.

Hal itu juga harus dilakukan di bandara-bandara lain seperti Ilaga, Mulia, Nabire dan Wamena.

Prioritas penempatan personil pasukan khusus itu harus disesuaikan dengan riwayat aksi-aksi KSTP, bukan pada padatnya lalu lintas udara di wilayah tersebut.

Apalagi teror yang diciptakan KSTP Egianus Kogoya bukan baru saja terjadi pada tahun-tahun ini, tetapi sudah beberapa tahun belakangan.

Menurut Rocky mereka sudah melakukannya sejak 2018. Pada 22 Juni 2018 misalnya mereka juga menembaki pesawat Twin Otter Dimonim Air PK-HVU juga sedang parkir di Bandara Keyam.

Akibatnya pesawat itu rusak bahkan pergelangan kaki kanan Co-Pilot nya terkena serpihan peluru.

Sedangkan pada 11 Januari 2020, melakukan aksi penyerangan terhadap Pos Brimob lagi-lagi di wilayah Bandara Kenyam sehingga menyebabkan seorang personil Brimob tertembak di bagian paha.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Employment from the Village: Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Pratama Dika SaputraGagasan membangun ekonomi nasional dari desa kembali menemukan momentumnya melalui program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah. Dalam konteks ketimpanganpembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah, pendekatan berbasis desa menjadi strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Desa bukan lagi dipandang sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki potensi besar dalammenciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong kemandirian nasional. Program Koperasi Merah Putih menjadi representasi nyata dari upaya tersebut, denganorientasi pada penciptaan employment from the village yang berbasis ekonomi kerakyatan.Target ambisius pemerintah untuk membangun lebih dari 25 ribu koperasi dalam waktu singkatmencerminkan keseriusan dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa koperasi harus menjadi institusi ekonomi yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Oleh karena itu, koperasi dirancang memiliki fasilitaslengkap seperti gudang, alat pendingin, hingga kendaraan distribusi agar mampu beroperasisecara efektif dan efisien. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokuspada kuantitas, tetapi juga kualitas kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan riilmasyarakat desa.Kehadiran koperasi sebagai agregator ekonomi desa memiliki implikasi besar terhadappenciptaan lapangan kerja. Dengan memotong rantai distribusi yang panjang, koperasi dapatmeningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus membuka peluang kerja baru di sektorlogistik, pengolahan, hingga pemasaran. Model ini memungkinkan masyarakat desa untuk tidaklagi bergantung pada pusat-pusat ekonomi di kota, melainkan menciptakan ekosistem ekonomiyang mandiri di wilayahnya sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menekanurbanisasi serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.Lebih jauh, Koperasi Merah Putih juga dirancang sebagai solusi terhadap persoalan klasik yang dihadapi petani dan nelayan, yakni keterbatasan akses pasar dan pembiayaan. Dengan adanyalayanan simpan pinjam, distribusi pupuk, hingga fasilitas penyimpanan seperti cold storage, koperasi dapat menjadi tulang punggung bagi sektor produktif di desa. Hal ini sejalan denganupaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, yang sangatbergantung pada optimalisasi potensi daerah.Namun demikian, skala besar program ini juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangatditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini