Masyarakat Papua Diminta Tak Terpengaruh dengan Pengibaran Bintang Kejora Hari Ini

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAYAPURA – Ketua LMA Port Numbay di Kota Jayapura, George Awi mengimbau kepada segenap masyarakat Papua untuk tidak terpengaruh maupun terprovokasi dengan pengibaran bendera bintang kejora. Seperti diketahui, sebuah bendera Bintang Kejora berkibar di ujung Tower BTS yang berada disekitar Pasar SP 4, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat pada Rabu 1 Desember 2021.

Menurutnya, peringatan 1 Desember yang sengaja dihembuskan oleh kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah hanya akan merugikan saja.

“Jangan terpengaruh dengan penaikan bendera (bintang kejora) atau lain sebagainya, sebab tanggal 1 itu adalah hari peringatan AIDS sedunia,” katanya.

Ia mengharapkan agar masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa saja, sebagaimana keseharian dan tidak perlu takut dan terpengaruh dengan ajakan yang menyesatkan.

“Jadi, masyarakat jangan terpengaruh dengan isu yang dibuat untuk memecah belah persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa, jalankan pekerjaan atau tugas seperti biasanya,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri Ali Kabiay. Ia menegaskan bahwa sebenarnya sejarah perjuangan politik Papua merdeka sudah selesai dan sudah tidak relevan di zaman sekarang.

“Bagi saya hal tersebut hanya sebuah dinamika karena perjuangan Papua merdeka sudah tidak relevan lagi zaman sekarang. Karena negara–negara di Pasifik, Eropa dan Amerika lebih fokus mengurus ekonomi dan maraknya varian baru covid–19 sehingga politik dan dinamika Papua merdeka semakin tenggelam,” katanya.

Menurutnya, masyarakat internasional malah mengetahui tanggal 1 Desember sebagai hari AIDS sedunia sehingga isu-isu politik Papua merdeka sudah tidak relevan lagi.

“Dan bulan desember merupakan bulan damai bagi umat kristiani dan umat lainnya di dunia,” ujarnya.

Ia pun mengajak semua pihak untuk memaknai tanggal 1 Desember sebagai hari AIDS sedunia dan sebagai awal memasuki perayaan Natal.

“Mari kita sama–sama mengintropkesi diri agar menjadi lebih baik lagi. Dan saya pikir masyarakat di Papua sudah cerdas dan bisa menyikapi setiap dinamika dengan lebih bermoral dan beretika, sehingga kita bisa bersama-sama bersatu untuk menjaga Tanah Papua menjadi lebih baik, khususnya di kabupaten Nabire yang sangat kita cintai ini,” katanya.

Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Herman Yoku juga menegaskan bahwa 1 Desember yang biasa diklaim sebagai HUT Papua merdeka adalah hal yang salah dan keliru.

“1 Desember yang selama ini diklaim sebagai HUT Kemerdekaan Papua Barat adalah kekeliruan dan juga penipuan sejarah yang terus dipelihara hingga saat ini,” ujarnya.

Sosok yang juga menjadi saksi sejarah Papua ini pun meminta semua pihak untuk memahami soal sejarah dengan lebih utuh dan tidak setengah-setengah memaknainya sehingga tidak salah dalam menilai suatu hal.

“Hal inilah yang tidak dipahami oleh generasi saat ini yang masih percaya bahwa 1 Desember adalah kemerdekaan Papua Barat, itu salah,” katanya.

Menurutnya, pada tahun 1963, Integrasi Irian (Papua) ke NKRI saat masa peralihan, penjajah Belanda tidak ingin angkat kaki dari Irian atau Papua. Sehingga berbagai cara digunakan untuk menganggu kedaulatan NKRI dengan menciptakan Bendera Bintang Kejora yang diambil dari Bendera Club Sepak bola Nafri dan dijadikan sebagai bendera bangsa West Papua. “Inilah yang tidak diketahui,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Percepat Digitalisasi Sekolah Rakyat, Pemerintah Jalin Kolaborasi Lintas Sektor

Oleh: Laras Indah Sari Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengakselerasi upayadigitalisasi pendidikan nasional melalui program Sekolah Rakyat. Skema kolaborasi lintassektoral pun digencarkan untuk mewujudkan transformasi digital yang menyeluruh dalampelaksanaan program pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem tersebut. Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk mempercepat digitalisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Dukungan BNI akan mencakupsistem administrasi digital bagi siswa dan guru mulai dari proses penerimaan peserta didikbaru, kartu pintar siswa, absensi elektronik, hingga Learning Management System (LMS) yang terintegrasi.  Selain itu, BNI juga menyiapkan sistem pengelolaan penyaluran dana dari Kemensos kesekolah, payroll guru, transaksi mitra seperti catering dan laundry, serta dashboard monitoring keuangan sekolah yang seluruhnya menggunakan sistem cashless melalui QRIS dan BNIdirect. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai digitalisasi menjadi kunci penting untukmodernisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Menurutnya, digitalisasi administrasi akan membuatpengelolaan sekolah menjadi lebih efisien, transparan, dan minim kebocoran anggaran.  Melalui dashboard, pemerintah dapat memantau langsung data absensi, konsumsi gizi siswa, hingga kondisi keuangan sekolah secara real-time. Sistem digital BNI diharapkan dapatsegera direalisasikan dan diuji coba agar bisa langsung digunakan pada masa orientasi siswayang dimulai pada 14 Juli mendatang. Saat ini, proses renovasi gedung telah rampung, guru telah disiapkan, dan langkah berikutnya ialah pemasangan alat, kartu siswa, sistem absensi, serta dashboard laporan yang terintegrasi. Program Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memutus matarantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat dirancang khususmenjangkau anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam Data...
- Advertisement -

Baca berita yang ini