Masyarakat Desa Terdepan Sambas Jadi Bagian Sistem Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan Negara

Baca Juga

MATA INDONESIA, SAMBAS – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memfasilitasi pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai bagian sistem pertahanan keamanan.

Dalam kegiatan ini, sebanyak 90 orang masyarakat desa terdepan di Kabupaten Sambas, Kalbar mendapat bekal materi terkait pertahanan dan keamanan negara pada 1-3 Juni 2022.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Robert Simbolon, menyampaikan 90 orang masyarakat desa terdepan tersebut terdiri atas

  • Kepala Desa
  • Tokoh adat
  • Tokoh agama
  • Tokoh pemuda
  • Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
  • Anggota Polri dari Polsek
  • Personil TNI dari Komando Rayon Militer (Koramil)
  • Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas)
  • Personil Pemda Kabupaten dan Kecamatan, yang berasal dari 7 Desa Terdepan di dua kecamatan Lokasi Prioritas di Kabupaten Sambas yakni Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar.

Ia menjelaskan, kegiatan pembekalan tersebut sebagai bagian sistem hankam telah terlaksana sejak tahun 2020 yang lalu. Pembekalan ini  untuk menjadikan masyarakat desa terdepan sebagai mitra kerja aparat keamanan negara dalam mewujudkan perbatasan negara yang aman dan tertib.

”Pelaksanaan kegiatan ini untuk membekali tokoh-tokoh masyarakat desa dan perwakilan aparat dari Pemerintah Desa Terdepan. Dan Kecamatan Lokasi Prioritas mengenai pengelolaan batas wilayah negara. Khususnya terkait penjagaan dan pemeliharaan tanda batas negara. Seperti patok/pilar batas negara, serta pemantauan situasi perlintasan antarnegara, khususnya pada titik-titik perlintasan tidak resmi,” ujar Robert, Jumat 3 Juni 2022.

Robert mengungkapkan kegiatan serupa juga akan berlangsung di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dengan jumlah peserta yang sama yakni 90 orang.

Ia menuturkan BNPP telah menyiapkan narasumber dan fasilitator yang terdiri dari Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Asisten Deputi Batas Darat BNPP. Kemudian Ditjen Pemdes Kementerian Dalam Negeri; Mabes TNI; Badan Pengelola Perbatasan Kalimantan Barat; Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat; Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas; serta Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Sambas.

Adapun materi pada pembekalan ini adalah

  • Dinamika Kelompok, Perkenalan, dan Pengorganisasian Peserta
  • Kebijakan dan Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara
  • Peran Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten, dan Pemdes Dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara (berdasarkan UU 43/2008 tentang Wilayah Negara, UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU 6/2014 tentang Desa)
  • Peran Lembaga Kemasyakatan Desa dalam mendukung pengamanan perbatasan negara melalui penjagaan dan pemeliharaan tanda batas negara
  • Kunjungan Lapangan dalam rangka pengenalan Patok/Pilar Batas Negara; dan Penyusunan Rencana Kerja/Tindak Lanjut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini