Astaga, KPK Temukan Uang Berkardus-Kardus Hasil Suap untuk Logistik Pemilu

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Anggota DPR RI yang terlibat suap distribusi pupuk, Bowo Sidik Pangarso (BSP) diketahui KPK menyimpan uang di 84 kardus untuk logistik Pemilu. Tetapi bukan logistik pemilihan presiden.

“Tidak ada berbicara tentang itu,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Kamis 28 Maret 2019.

Bowo yang kader Partai Golkar itu memang merupakan salah satu calon anggota DPR periode 2019-2024. Dia harus bertarung di daerah pemilihan Jawa Tengah II.

Uang berkardus-kardus tersebut diketahui akan dibagi-bagikan kepada calon pemilihnya beberapa saat sebelum pemungutan suara.

Di era sebelumnya hal itu dilakukan menjelang fajar hari pemungutan suara menyingsing sehingga praktik itu dikenal dengan ‘serangan fajar.’

Saat ditemukan petugas KPK uang itu sudah terbagi dalam 400 ribu amplop yang terdiri dari pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu.

KPK telah menetapkan Bowo sebagai tersangka dugaan suap terkait dengan kerja sama pengangkutan pelayaran.

Bowo diduga menerima suap dari Manajer Pemasaran PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Asty Winasti. KPK juga telah menetapkan Asty sebagai tersangka.

Selain Bowo dan Asty, seseorang bernama Indung, dari unsur swasta, juga ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga juga menerima suap.

Dugaan suap itu diberikan terkait perjanjian kerja sama penyewaan kapal antara PT HTK untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia.

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini