Marak Tindakan Teror Bom, Pengamanan Bandara Diperketat

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Pasca tragedi bom bunuh diri di pos polisi Kartasura, Senin 3 Juni 2019, malam, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk meningkatkan kewaspadaan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Polana B Pramesti meminta stakeholder penerbangan untuk meningkatkan kewaspadaan atas kemungkinan terjadinya gangguan keamanan di bandara. Hal ini penting karena bandara merupakan objek vital nasional terutama pada masa angkutan Lebaran di mana bandara dipenuhi oleh penumpang yang akan mudik.

“Keamanan dalam penerbangan merupakan hal yang sangat esensial, oleh karena itu saya meminta kepada kantor otoritas bandar udara, operator bandara, operator penerbangan, AirNav dan stakeholder penerbangan terkait penerbangan seperti groundhandling, regulated agent untuk meningkatkan kewaspadaan dan selalu responsif terhadap tingkah laku maupun laporan yang mencurigakan,” ujarnya.

Tidak hanya pada stakeholder penerbangan saja, Polana meminta kepada masyarakat pengguna jasa penerbangan agar waspada dan responsif untuk melaporkan segala sesuatu yang mencurigakan.

Sejalan dengan itu, Polana juga meminta kerja sama yang baik dengan aparat keamanan yang terkait seperti Polri, TNI dan dari pemerintah daerah setempat. Sehingga keamanan, keselamatan dan kenyamanan penumpang tetap terjamin.

Polana pun memberikan sejumlah instruksi kepada pemangku kepentingan terkait. Sebutnya, terhadap pengelola bandar udara antara lain konsisten dalam pemeriksaan keamanan penumpang dan barang bawaannya di security check point (SCP), bagasi tercatat dan access point sesuai SOP yang ditetapkan. Lalu, meningkatkan frekuensi patroli keamanan di landside maupun airside.

Selanjutnya, kepada maskapai dan personil penerbangan diinstruksikan agar prosedur profilling check di konter check in dan pencocokan boarding pass terhadap identitas diri saat boarding dilakukan konsisten.

Bagi regulated agent diinstruksikan supaya memastikan pemeriksaan terhadap dokumen kargo. Lalu, memastikan operator X-ray memegang PTI (pemberitahuan tentang isi) saat melakukan pemeriksaan dengan X-ray secara konsisten.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini