Mantul, 47 Ribu Personel Amankan Jakarta Besok, Termasuk Komisioner KPU

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih, Minggu 30 Juni 2019. Ada 47 ribu personel gabungan mengamankan Jakarta termasuk komisioner KPU.

Untuk pengamanan KPU akan diterjunkan 10 ribu personel. Mereka akan disiagakan di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

“Di KPU hampir 10 ribuan terdiri dari gabungan TNI, Polri, petugas kesehatan Pemerintah Provinsi, anggota pemadam kebakaran, dinas perhubungan dan Satpol PP,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, Sabtu 29 Juni 2019.

Selain itu, sejumlah obyek vital lainnya juga akan dijaga ketat 47 ribu personel. Titik-titik itu adalah Istana, MK, Bawaslu, KPU, dan DPR/MPR.

Pengamanan komisioner dan staf KPU juga bisa dilakukan, namun sifatnya situasional jika dibutuhkan.

KPU akan menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih besok sekitar pukul 15.30 WIB.

Penetapan calon terpilih itu dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 dari pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Maka, pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2019-2024.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini