Mantan Bupati Kepulauan Talaud Ditahan di Lapas Manado

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Mantan bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Manalip ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Manado.

Sri Wahyumi akan menjalani pidana penjara selama 4 tahun setelah keputusannya memiliki kekuatan tetap.

”Jaksa Eksekusi Dormian telah selesai melaksanakan eksekusi dengan Terpidana Sri Wahyumi Maria Manalip. Ia sudah masuk ke Rutan Kelas II A Manado untuk menjalani pidana penjara.  Selama 4 tahun,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat 11 Februari 2022.

Terpidana Sri Wahyumi wajib membayar pidana denda sebesar Rp 200 juta. Dengan ketentuan apabila tidak terbayar maka ada penggantian berupa pidana kurungan selama 3 bulan.
Ia juga mendapat beban membayar uang pengganti sejumlah Rp 9,3 miliar.  Ali mengatakan, apabila tidak terbayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka KPK akan menyita harta bendanya.
Harta itu akan melalui proses pelelangan untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika tidak memiliki harta benda yang mencukupi maka ia akan menambah hukumannya selama 2 tahun.
Kasus korupsi yang menimpa Sri Wahyumi ini bermula karena ia kerap melakukan pertemuan di rumah dinas dan rumah pribadinya dengan sejumlah ketua kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa. Hal itu sejak pelantikannya  sebagai bupati Kepulauan Talaud.
Sri juga selalu aktif menanyakan daftar paket pekerjaan PBJ di lingkungan Pemerintah Kepulauan Talaud. Padahal belum ada pelelangan pekerjaan.
Terpidana ini lantas memerintahkan kepada para Ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaud untuk memenangkan rekanan tertentu sebagai pelaksana paket pekerjaan dalam proses lelang.
Ia juga memberikan catatan dalam lembaran kertas kecil berisi informasi nama paket pekerjaan dan rekanan.
Terpidana Sri Wahyumi kemudian memerintahkan para Ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaud meminta commitment fee sebesar 10 persen dari nilai pagu anggaran masing-masing paket pekerjaan sekaligus melakukan pencatatan atas pemberian commitment fee para rekanan tersebut.
Adapun penerimaan uang oleh SWM sejumlah sekitar Rp 9,5 miliar.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini