Makin Otoriter, Junta Militer Myanmar Buru Pemimpin Protes

Baca Juga

MATA INDONESIA, MYANMAR – Pihak berwenang Myanmar sedang berusaha untuk mengajukan dakwaan pembunuhan dan pengkhianatan terhadap salah satu pemimpin utama kampanye protes terhadap kekuasaan junta militer.

Wai Moe Naing ditangkap pada 15 April ketika petugas keamanan menabraknya dengan mobil saat dia memimpin demonstrasi sepeda motor di pusat kota Monywa, Myanmar.

Televisi Myanmar, dalam buletin berita malam utamanya, menyiarkan daftar dakwaan yang diajukan terhadapnya, termasuk pembunuhan dan pengkhianatan, yang dikatakan telah diajukan ke polisi.

Wai Moe Naing, seorang Muslim berusia 25 tahun, telah muncul sebagai salah satu pemimpin oposisi paling terkenal terhadap kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.

Protes pro-demokrasi telah terjadi di seluruh negeri sejak kudeta, dengan Monywa salah satu pusat oposisi utama. Junta militer Myanmar menindak dengan kekuatan mematikan terhadap para pengunjuk rasa yang menewaskan lebih dari 750 jiwa, Kelompok Advokasi Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik atau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).

Pertempuran juga meningkat antara militer dan pemberontak etnis minoritas Karen di timur dengan lebih banyak serangan udara yang membuat penduduk desa melarikan diri ke negara tetangga Thailand, kata pejabat Thailand.

Pada Rabu (28/4), pemerintah persatuan pro-demokrasi Myanmar, yang dibentuk untuk menentang junta, mengesampingkan pembicaraan tentang krisis tersebut sampai semua tahanan politik dibebaskan.

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang beranggotakan 10 negara, berusaha untuk mencari solusi untuk krisis internal di Myanmar. Salah satunya mengadakan pertemuan di Indonesia dengan pemimpin junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) pro-demokrasi, yang termasuk anggota parlemen yang digulingkan oleh kudeta, tidak diundang ke pertemuan di Indonesia akhir pekan lalu.

“Sebelum dialog konstruktif dapat dilakukan, bagaimanapun, harus ada pembebasan tanpa syarat dari tahanan politik termasuk Presiden U Win Myint dan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi,” kata Perdana Menteri NUG, Menteri Mahn Winn Khaing Thann, dalam sebuah pernyataan.

Sebagaimana diketahui, Win Myint, Suu Kyi dan lainnya ditahan sejak kudeta pada awal Februari. Junta militer Myanmar mengatakan bahwa mereka harus merebut kekuasaan karena adanya kecurangan pemilu tidak ditangani oleh komisi pemilu yang menganggap pemilu adil.

Kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik mengatakan lebih dari 3.400 orang telah ditahan karena menentang kudeta, termasuk di antaranya influencer, penghibur, artis, serta musisi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Berikan Paket Stimulus Demi Jaga Daya Beli Masyarakat TerdampakPenyesuaian PPN 1%

Oleh : Rivka Mayangsari*) Perekonomian global dan domestik yang terus menghadapi ketidakpastian menuntut kebijakan yang cerdas dan tepat sasaran untuk menjaga daya...
- Advertisement -

Baca berita yang ini