Mahasiswa Bantah Ingin Turunkan Jokowi

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Aksi demo mahasiswa kemarin, diduga ada elit politik yang menunggangi. Pasalnya, unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa bukan ingin menurunkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), melainkan fokus menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kontroversial, serta menolak UU KPK yang kadung disahkan itu.

Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Dinno Ardiansyah, mengatakan sangat menyayangkan ketika elite-elite politik justru menunggangi dan mengambil kesempatan dari mahasiswa.

Dia menjelaskan, demo mahasiswa Universitas Trisakti begitu juga mahasiswa dari universitas lainnya pada Selasa 24 September 2019 kemarin bukanlah bertujuan melengserkan Jokowi, melainkan fokus menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kontroversial, serta menolak UU KPK yang kadung disahkan itu.

“Jelas, substansi yang kita permasalahkan dari awal adalah masalah di RUU, bukan melengserkan atau menurunkan Jokowi,” katanya.

Ada dua poin utama tuntutan mahasiswa demonstran dari berbagai universitas ini. Dino menjelaskan, pertama, menolak DPR menghasilkan produk undang-undang sampai selesai periode, khususnya yang bermasalah.

Kedua, menolak UU KPK bagaimanapun caranya. RUU yang ditolak adalah RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba, dan RUU Ketenagakerjaan.

Kita nyatakan, aksi mahasiswa adalah independen. Semua tindakan yang mengatakan ingin menurunkan atau melengserkan Presiden, itu semua tidak benar. Aspirasi kita adalah menolak RUU yang bermasalah,” katanya.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini