Lowongan Kerja PT Pegadaian untuk Lulusan S1, Ini Syaratnya Gaes

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Tertarik bergabung di BUMN? Nah, PT Pegadaian (Persero) membuka berbagai lowongan posisi untuk lulusan minimal Sarjana (S1).

Berdasarkan informasi lowongan kerja di website PT Pegadaian, posisi yang dibutuhkan adalah Marketing Executive (Produk Gadai Efek), Senior UI/UX Programmer, dan Staf Protokoler.

Bagi kalian yang tertarik untuk bergabung dapat mengisi data diri secara online melalui situs resminya di https://www.pegadaian.co.id/karir.

Informasi lengkapnya sebagai berikut:

  1. Marketing Executive (Produk Gadai Efek)

Persyaratan Umum:

  1. Pria dan Wanita
  2. Usia Maksimal 35 tahun pada saat melamar
  3. Pendidikan minimal S1 dengan minimal IPK 3 dari universitas yang terakreditasi baik d. Berpenampilan menarik dan memiliki kemampuan Komunikasi yang baik minimum pengalaman minimal 3 tahun di bidang marketing atau pada posisi yang sama
  4. Kemampuan berbahasa Inggris secara aktif
  5. Mampu mengoperasikan Program MS Office
  6. Memiliki kecermatan dan kemampuan analisa dalam menangkap potensi atau peluang pasar
  7. Berbadan sehat
  8. Bersedia di tempatkan di Lokasi kerja Pegadaian Kantor Pusat Jakarta

Persyaratan Khusus:

  1. Memiliki Pengetahuan dan Pengalaman mengenai industri pasar modal
  2. Diutamakan memiliki sertifikasi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) atau WMI
  3. Memiliki relasi yang luas atau database nasabah pasar modal
  4. Mampu bekerja dibawah tekanan untuk memenuhi target penjualan

 

Senior UI/UX Programmer

Persyaratan Umum :

1.. Pria dan Wanita

2. Pendidikan minimal S1 dari Jurusan Sistem Informasi/Teknik Informatika dengan IPK minimal 3,00

3. Usia maksimal 35 tahun

4, Memiliki pengalaman bekerja minimal 5 tahun pada bidang posisi yang sama

5. Berbadan sehat

6. Dapat bekerja dengan teamwork, terorganisir dan detail

7. Memiliki kemampuan presentasi dan komunikasi yang baik

8. Bersedia di tempatkan untuk wilayah kerja PT. Pegadaian (Persero) Kantor Pusat, Jakarta

9. Bersedia dan terbiasa bekerja menggunakan skema Work From Home maupun Work From Office sesuai peraturan Perusahaan dan Ketentuan Pemerintah daerah (DKI Jakarta) yang berlaku

Persyaratan Khusus :

  1. Memiliki pengalaman menyeluruh dalam aspek UI/UX dari lifecycle agile product development mulai dari research dan ideasi, design, dan delivery dengan penekanan pada rapid prototyping, validasi dengan end users, dan penyelesaian kreatif terhadap batasan-batasan engineering
  2. Memiliki pengalaman perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi hasil user research untuk produk dan layanan digital
  3. Mampu merumuskan hipotesa dalam lingkup UI/UX dan merencanakan metode validasi hipotesa tersebut dan kemudian menghasilkan actionable insight
  4. Kemampuan interaksi dan visual design yang kuat meliputi penggunaan tools yang umum digunakan oleh UI/UX designer misal Adobe creative suite, Zeplin, Sketch, Figma e. Memiliki track record dalam bekerjasama dalam squad, berinteraksi dengan PO, PM, dan tim engineering
  5. Memiliki track record memimpin tim design, tim UI/UX, atau sejenisnya

 

Staf Protokoler Persyaratan Umum :

  1. Pria dan Wanita
  2. Usia maksimal 35 tahun
  3. Berbadan sehat
  4. Pendidikan S1 semua jurusan dari Universitas yang terakreditasi baik
  5. Memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun pada bidang posisi yang sama
  6. Menguasai Program MS.Office
  7. Memiliki kemampuan bahasa inggris secara Aktiv
  8. Memiliki kemampuan komunikasi dan management event yang baik
  9. Memiliki pengalaman dalam menangani acara atau event korporasi
  10. Bersedia ditempatkan di Pegadaian Kantor Pusat Jakarta

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini