Longgarkan PPKM Tak Bisa Sembarangan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Melonggarkan atau menurunkan tingkat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak bisa sembarangan karena mempertimbangkan sedikitnya lima indikator. Tidak bisa hanya satu indikator saja.

Hal itu diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menanggapi kemungkinan dilonggarkannya lagi penerapan PPKM.

Keinginan itu mencuat setelah mengamati tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit rujukan Covid-19 (BOR) turun signifikan dari rata-rata sekitar 90 persen enam minggu lalu, sekarang tinggal 56,81 persen secara nasional.

Di Jawa-Bali 57,4 persen, sedangkan di luar Jawa-Bali turun sampai 56,6 persen. Bahkan Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet tinggal 25 persen.

Tetapi BOR hanya salah satu indikator untuk melonggarkan PPKM, masih ada empat indikator lainnya.

Selain BOR, Moeldoko mengungkapkan angka kasus harian positif Covid-19 juga semakin menurun. Jika dua minggu lalu kasus harian nasional masih di atas 45 ribu kasus per hari, saat ini sudah lebih kecil lagi.

Namun, kita masih harus mewaspadai dan bersiaga terhadap peningkatan kasus di luar Jawa dan Bali.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini