LIPI Desak PSBB Disudahi, Ini Protokol yang Harus Disiapkan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kita tidak bisa hidup terkurung pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terus menerus. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan sekarang perlu segera dibuat protokol ringkas dan detail di setiap sektor agar kita bisa hidup berdampingan dengan Covid19.

“Tentu saja kita tidak bisa terus menerus hidup seperti ini jadi pada level tertentu kita harus berkompromi dan hidup bersama dengan virus SARS-CoV-2,” kata Kepala LIPI Laksana Tri Handoko di Jakarta, Selasa 19 Mei 2020.

Untuk menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat harus tetap dengan melakukan kontrol dan mitigasi yang terukur. Mitigasi terukur itu hanya bisa dilakukan dengan skrining massal di simpul-simpul mobilitas publik seperti terminal dan bandara.

Jika dari upaya itu ditemukan ada yang positif, maka dilakukan isolasi terhadap orang itu dan keluarganya.

Jika yang positif COVID-19 adalah masyarakat berpenghasilan rendah maka bisa ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial (bansos).

Handoko menuturkan mereka yang tetap bisa bekerja harus bekerja dalam kerangka protokol yang baru, yakni protokol hidup normal yang baru, untuk tetap menjalankan protokol pencegahan penularan Covid19.

Pembentukan protokol itu perlu tim pakar sehingga bisa membuat kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam skema kehidupan normal baru (new normal), tim pakar dan ahli harus menciptakan rekayasa teknologi dan rekayasa sosial yang mendukung protokol itu. Misalnya bagaimana hidup normal kembali untuk anak sekolah baik di tingkat SD, SMP maupun SMA yang tidak sama seperti sediakala.

Protokol di sekolah bisa mencakup berapa jumlah tatap muka di kelas yang diperbolehkan, misalnya dua atau satu kali seminggu.

Selain itu, bagaimana sterilisasi peralatan belajar mengajar yang dibawa ke sekolah, bagaimana jaga jarak atau aturan bangku di dalam kelas, bagaimana jaga jarak dalam interaksi guru dan siswa, bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan sekolah, dan sebagainya.

Protokol lain juga dibuat agar restoran atau rumah makan bisa tetap beroperasi tapi tetap menerapkan protokol kesehatan, agar orang tetap bisa datang ke kebun raya, tapi diatur jarak, jumlah orang dan sebagainya. Begitu juga dengan sektor-sektor lain, harus ada protokol spesifik dan detail.

3 KOMENTAR

  1. Jadi bukan pelonggaran, bukan relaksasi tapi membuat konsep/ sistem yg lebih akurat tidak serampangan. Dengan penjagaan yg lebih rapat, tapi tetap bisa beraktifitas. Misalnya orang tetap bisa beraktifitas atau melakukan perjalanan, namun sebelumnya harus tes rapid/swap secara mandiri. Pemerintah meringankan biaya tes mandiri ini. Biar ekonomi tetap berjalan. Yg terpapar lebih cepat ketahuan.

  2. Duduk rapih di belakang meja, baca data dan angka.
    Dengan PSBB saja rakyat kita tak hirau….
    Berdampingan tuk jadi mangsa Corona….
    Fakta, realitas, baru cerdas!

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kemandirian Pangan dan Energi di Papua Menjadi Pilar Strategis Pembangunan Nasional

Oleh: Markus Yikwa *) Agenda kemandirian pangan dan energi kembali menempati posisi sentral dalam arah kebijakanpembangunan nasional. Pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa ketahanan negara tidakhanya diukur dari stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga dari kemampuan memenuhikebutuhan dasar rakyat secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Papua ditempatkansebagai salah satu wilayah kunci, baik untuk mewujudkan swasembada pangan maupunmemperkuat fondasi kemandirian energi berbasis sumber daya domestik seperti kelapa sawit. Upaya percepatan swasembada pangan di Papua mencerminkan pendekatan pemerintah yang lebih struktural dan berjangka panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagaikesempatan menekankan bahwa defisit beras di Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengandistribusi antarpulau, melainkan harus dijawab melalui peningkatan kapasitas produksi lokal. Dengan kebutuhan beras tahunan yang jauh melampaui produksi eksisting, pemerintah memilihstrategi pencetakan sawah baru secara masif sebagai solusi konkret. Pendekatan ini menunjukkankeberanian negara untuk menyelesaikan masalah dari hulunya, bukan sekadar menambalkekurangan melalui mekanisme pasar jangka pendek. Kebijakan pencetakan sawah baru di Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menyiapkan dukungan menyeluruh berupa penyediaan benih unggul, pupuk, pendampingan teknologi, hingga pembangunan infrastruktur irigasi dan akses produksi. Sinergiantara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat utama agar program ini tidak berhentisebagai proyek administratif, melainkan benar-benar mengubah struktur ekonomi lokal. Denganproduksi pangan yang tumbuh di wilayahnya sendiri, Papua tidak hanya mengurangiketergantungan pasokan dari luar, tetapi juga membangun basis ekonomi rakyat yang lebihtangguh. Lebih jauh, visi swasembada pangan yang disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman menempatkan kemandirian tiap pulau sebagai fondasi stabilitas nasional....
- Advertisement -

Baca berita yang ini