Lima RSJ di Indonesia Ini Siap Tampung Caleg Stres

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Pemilu 2019 bakal berlangsung pada 17 April mendatang. Masyarakat di Indonesia bakal memilih presiden dan wakilnya, berikut para anggota legislatif yang bakal mewakili daerahnya di parlemen dari DPR RI hingga kota dan kabupaten.

Nah, dalam pertarungan pasti ada yang kalah dan menang. Tak jarang dari mereka (para caleg, red) tidak terima bahwa dirinya kalah karena sudah berkorban terutama materi. Alhasil, mereka ada yang tidak terima kekalahan dan mengalami depresi.

Di beberapa daerah, sudah banyak rumah sakit jiwa yang mempersiapkan kamar khusus bagi mereka, ketika mengalami hal tersebut. Di Indonesia sendiri ada lima rumah sakit yang mempersiapkannya, diantaranya?

1. Rumah Sakit Dadi Makassar

Rumah sakit jiwa ini siap menampung caleg depresi dengan membuka perawatan khusus. Kepala Ruang Perawatan Palm RS Dadi, Nasruddin mengatakan, pihaknya telah menyiapkan pelayanan khusus bagi Caleg deprsi. “Jika ada nantinya akan ditempatkan ditempat khusus untuk proses pemulihan depresinya karena gagal terpilih,” katanya.

2. Rumah Sakit Jiwa Aceh

Rumah sakit ini siap menampung caleg gagal yang mengalami gangguan jiwa. RSJ Aceh memastikan akan memberikan pelayanan sama seperti pasien lainnya. “Kita rumah sakit jiwa sebenarnya selalu siap untuk melayani pasien-pasien kita yang dirujuk dari kabupaten/kota. Jadi bed (kasur) khusus untuk caleg yang gagal tidak ada, semuanya sama,” kata Direktur RSJ Aceh, dr Makhrozal.

Pihak rumah sakit nanti akan menyesuaikan apakah pasien yang merupakan caleg gagal masuk melalui gawat darurat atau rawat jalan. Begitu pula soal kelas kamar. “Itu akan kita sesuaikan dengan kasus yang kita terima. Kalau mau masuk ke kelas berapa sesuai nanti asuransi kesehatannya,” katanya.

3. RSJ Mahoni, Medan

RSJ swasta yang berdiri sejak tahun 1970 ini telah mempersiapkan ruang rawat khusus bagi para caleg kalah yang mengalami gangguan kejiwaan. Manajemen rumah sakit ini menjamin kerahasiaan identitas caleg-caleg yang bakal menjadi pasien mereka.

Manajemen RSJ Mahoni mengaku, menerima dua pasien caleg beberapa saat usai penghitungan cepat suara pada Pileg 2014. “Untuk kamar kelas VIP, ada empat kamar. Sementara, untuk kelas satu, ada enam kamar. Ruang rawar selebihnya adalah bangsal,” kata Ketua Yayasan RSJ Mahoni, Alvin Syahrial SE.

4. RSUD dr Soewondo Kendal, Jawa Tengah

Rumah Sakit ini sudah menyiapkan gedung perawatan bagi pasien gangguan jiwa, termasuk calon anggota legislatif (caleg) gagal. Satu ruangan khusus pasien ini diperkirakan bisa menampung 20 orang sekaligus.

Humas RSUD dr Soewondo Kendal, Mohammad Wibowo mengatakan, bangunan untuk ruangan khusus pasien gangguan jiwa. Satu gedung ini dipisahkan ruang bagi laki-laki dan perempuan. Daya tampung setiap ruangan dengan 20 tempat tidur. Fasilitas yang ada di dalam ruangan ini juga berbeda dengan ruang perawatan lainnya.

5. RSJ Palembang

Rumah sakit ini menyiapkan delapan kamar khusus bagi calon legislatif (caleg) yang stres akibat tak terpilih. Mereka nantinya dirawat oleh psikiater untuk memulihkan kejiwaannya.

Kepala Instalasi Humas dan Pelayanan Pengaduan RS Ernaldi Bahar Palembang, Iwan Adyantoro mengungkapkan telah menyiapkan delapan kamar dengan berbagai tipe, mulai dari kelas tiga, kelas dua, kelas satu, hingga VIP. Kamar itu digunakan tergantung dengan pilihan keluarga dan dengan pembayaran umum atau BPJS.

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini