Liga Super Eropa: FIGC Takkan Hukum Tiga Klub Italia

Baca Juga

MATA INDONESIA, ROMA – Asosiasi Sepak Bola Italia (FIGC) takkan memberikan hukuman pada Juventus, Inter Milan, dan AC Milan yang bergabung ke Liga Super Eropa.

Liga Super Eropa awalnya didirikan 12 klub. Nantinya, kompetisi itu akan diikuti 20 klub dimana tiga klub berikutnya masih dalam proses pencarian. Sedangkan lima klub lainnya bisa berganti-ganti tergantung prestasi tiap musim.

Dalam perjalanannya, Liga Super Eropa mendapat tentangan keras dari banyak pihak, termasuk fans ke-12 klub. Selain trio Italia itu, sembilan klub pendiri adalah, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham Hotspur, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid,

Pada akhirnya, sembilan klub menyatakan mundur, termasuk enam klub Inggris, AC Milan, Inter Milan, dan Atletico Madrid.

Presiden FIGC, Gabriele Gravina mengatakan, tidak akan memberikan hukuman pada Juventus, Inter Milan, dan AC Milan.

“Tidak, kami tidak bisa memberikan sanksi pada sebuah ide yang belum terealisasi. Saya tak berencana untuk melakukan pertemuan dengan petinggi dari ketiga klub itu,” ujar Gravina, dikutip dari Sky Sports, Kamis 22 April 2021.

“Kami akan mengadakan pertemuan federal pada Senin, dan tidak ada agenda untuk membahas soal sanksi. Kami mempertahankan batas-batas nilai dan aturan di dunia sepak bola dimana sepertinya semuanya telah kembali normal,” katanya.

“Tetapi ini adalah peringatan yang perlu membuat kami berpikir tentang fakta bahwa ada sesuatu yang tidak berfungsi, dan saya akan melakukannya sebagai seorang eksekutif yang mengambil semua tanggung jawab,” ungkapnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini