Libur Panjang, Penumpang Umum Tetap Wajib Rapid Test dan Check Point untuk Mobil Pribadi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Para pengguna transportasi publik tetap harus melampirkan hasil pemeriksaan non-reaktif rapid tes atau negatif Covid19 dari tes PCR saat bepergian saat liburan panjang minggu depan. Selain itu check point kembali diberlakukan pada perjalanan darat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan syarat tersebut berdasarkan Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju masyarakat produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019.

“Itu juga menambah rasa aman dan satu sama lain jadi confident (percaya diri),” katanya di BNPB, Jakarta, Rabu 21 Oktober 2020.

Syarat tersebut, diakuinya bisa menekan laju penyebaran Covid19. Ia juga mengingatkan, selain syarat pemeriksaan negatif, khususnya di pesawat terbang, penumpang tidak melepas masker, menahan makan dan minum serta tidak berbincang.

Jika di perjalanan dapat makan sebaiknya dibawa ke rumah menjadi oleh-oleh untuk keluarga, karena jika dimakan di dalam kendaraan berpotensi menyebarkan virus tersebut.

Budi mengaku dalam dua penerbangan ke sejumlah daerah yang diikutinya kesadaran penumpang terhadap protokol kesehatan semakin tinggi.

Pada moda kendaraan pribadi, pemerintah akan kembali memberlakukan check point di sejumlah perbatasan wilayah.

Budi menuturkan, perjalanan dengan kendaraan pribadi lebih homogen karena mayoritas dilakukan oleh keluarga. Ia justru khawatir dengan risiko penularan Covid-19 di tempat wisata dan restoran.

Oleh karena itu, dibutuhkan kedisiplinan pengelola tempat wisata dan restoran terhadap penerapan protokol kesehatan.

Ada pun untuk perjalanan darat menggunakan transportasi bus, pihaknya akan melakukan pemeriksaan acak (random check) penerapan protokol kesehatan termasuk diantaranya soal kapasitas bus.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini