Lestarikan Penyu di Laut Kulon Progo, DKP Lepasliarkan 144 Ekor Tukik

Baca Juga

MATA INDONESIA, YOGYAKARTA – Sebanyak 144 ekor tukik atau anak penyu di lepasliarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulon Progo pada Jumat 24 Juni 2022 di Pantai Bugel.

Pelepasan itu untuk menjaga pelestarian sekaligus konservasi penyu yang ada di laut Kulon Progo.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Trenggono Trimulyo menjelaskan pelepasan tukik itu juga salah satu tindaklanjut dari surat Edaran Bupati Kulon Progo tentang Jaga Segaraku. Yaitu program menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan seluruh potensi pantai Kulon Progo.

“Tukik merupakan jenis penyu lekang yang berasal dari hasil penangkaran di Kelompok Masyarakat Pengawas Bugel Peni. Jumlahnya sebanyak 144 ekor,” kata Trenggono.

Penyu merupakan hewan yang masuk dalam perlindungan. Menjaga kelestarian habitat penyu menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Pelepasliaran penyu ini menjadi tindak lanjut Surat Edaran Bupati tentang Jaga Segaraku dan Intruksi Bupati No 10 Tahun 2022 tentang Jaga Kaliku, serta Instruksi Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Gerbang Segara.

”Kami mengajak masyarakat di sekitar pantai untuk ikut serta peka dengan kehadiran penyu. Semoga ke depan, penyu yang mendarat dan bertelur di sepanjang pantai di Kulon Progo semakin meningkat,” katanya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pengelolaan TPI DKP Kulon Progo, Wakhid Purwosubiyantara mengatakan tukik sebaiknya di lepaskan dengan kepala tetap menghadap ke daratan. Selain itu biarkan tukik berbalik dan berjalan sendiri menuju ke laut lepas. Hal ini dengan harapan tukik dapat mengingat pesisir dan semoga kembali ke daratan tempat dimana dia menetas.

Saat ini, ada beberapa lokasi penangkaran tukik di Kulon Progo. Salah satunya di Pantai Bugel. “Semoga sepanjang pantai di Kulon Progo menjadi tempat singgah penyu. Sehingga ke depan, Kulon Progo menjadi pusat penangkaran dan konservasi penyu,” katanya.

Hadir dalam kegiatan pelepasan tukik ini perwakilan BKSDA Yogyakarta, Pemerintah Kalurahan Bugel. Ketua Pokmaswas Bugel Peni, Ketua Nelayan KUB Bugel Peni, Ketua Poklahsar Mina Bugel Peni, Pengelola TPI Bugel serta Nelayan TPI Bugel.

Reporter: M Fauzul Abraar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini