Langgar Aturan, Polisi India Tangkap 16 Orang Gamers Main PUBG

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Ternyata pemerintah Gujarat, India tidak main-main dengan aturan yang diterbitkan pekan lalu, dimana melarang anak-anak untuk bermain game online PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) Mobile. Dan apabila tetap melakukannya mereka akan ditangkap.

Menurut laporan BBC, hal itu dibuktikan dengan ditangkapnya 10 pelajar ditangkap di kotak Ahmedabad karena bermain game shooter itu dan 16 orang lagi ditangkap di kota Rajkot dalam sepekan terakhir.

“Tim kami menangkap anak-anak muda ini dengan tangan merah (tertangkap basah). Mereka ditahan setelah mereka ditemukan bermain game PUBG,” kata Police Onspector Rohit Raval, menurut Indian Express.

Permainan itu dilarang pada 6 Maret oleh komisaris polisi Gujarat, Manoj Agrawal. Permainan itu, menurut pihak berwenang setempat, terlalu membuat ketagihan, terutama bagi siswa.

Seorang menteri di Goa, negara bagian lain di India, menyebut permainan itu “iblis di setiap rumah,” lapor Hindustan Times.

PUBG menjadi game yang cukup mendapatkan sorotan di India. Padahal, genre battle royale tidak hanya itu, ada game lain yang serupa seperti Fortnite. Game battle royale yang juga tersedia dalam bentuk seluler dan sekarang lebih populer di seluruh dunia, tidak menerima batasan seperti itu.

“Kami terkejut mengetahui bahwa komunitas lokal di beberapa kota telah memutuskan untuk memberlakukan larangan bermain game kami,” kata PUBG Mobile dalam sebuah pernyataan kepada media lokal.

Pihaknya berupaya memahami dasar hukum larangan semacam itu dan berharap dapat melakukan dialog yang konstruktif dengan pihak berwenang terkait untuk menjelaskan tujuan dan mereka bisa menarik larangan tersebut.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini