Kwasi Kwarteg Menyalahkan Kematian Ratu Elizabeth II Karena Anggaran Ekonomi Inggris yang Berantakan

Baca Juga

MATA INDONESIA, LONDON –  Kanselir Kwarsi Kwarteg berusaha menyalahkan kematian Ratu Elizabeth II karena anggaran mininya yang gagal hingga menimbulkan gejolak keuangan dan menaikkan suku bunga hipotek.

Kwarteg mengatakan masa berkabung nasional menambah tekanan untuk keputusannya dalam menyelamatkan ekonomi Inggris.

Pada konferensi partai Birmingham, Tory terlibat perang saudara ketika para menteri senior memperebutkan pemotongan tunjangan, pemotongan pajak, dan menaikkan usia pensiun.

Perdana Menteri Liz Truss yang berada dalam keadaan terkepung, dua kali menolak untuk mengatakan apakah dia mempercayai Kanselir Kwarteg atau tidak.

Menteri Dalam Negeri Suella Braverman menuduh rekan-rekan Tory melancarkan ‘kudeta’ terhadap PM setelah memaksanya melakukan rencana putar balik yang memalukan untuk memangkas tarif pajak di Inggris.

Namun Truss mengambil risiko melepaskan kekacauan baru setelah memberi isyarat bahwa dia ingin meluncurkan upaya lain untuk menghapus tarif yang lebih tinggi.

Para menteri kabinet menekan Perdana Menteri untuk mengangkat tunjangan sejalan dengan inflasi, namun Truss menolak langkah tersebut.

PM Truss khawatir kebijakan tersebut dapat memicu ketakutan di antara keluarga yang berekonomi rendah.  Ia juga khawatir dengan kebijakan tersebut, orang tua terpaksa bekerja lebih lama.

Melansir dari Mirror, Kwarteg mengatakan “Kami melakukannya dengan sangat cepat, dan Anda harus mengingat konteksnya. Apa yang luar biasa tentang bulan itu adalah bahwa kami memiliki pemerintahan baru dan juga kami memiliki kematian yang menyedihkan dari Yang Mulia Ratu Elizabeth II, jadi kami memiliki bangsa yang berkabung dan kemudian secara harfiah empat hari, saya pikir setelah pemakaman, kami memiliki anggaran mini.”

Truss merasa terguncang setelah rekan-rekannya mengecam penolakannya untuk menjamin pembayaran kesejahteraan akan meningkat sejalan dengan inflasi yang saat ini berada di angka 9,9 persen.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Papua Bukti Nyata Keberpihakan Pemerintah kepada Masyarakat Adat

Oleh : Fransiskus NawipaPembangunan di Papua terus menunjukkan arah yang semakin berpihak kepada masyarakat adatsebagai bagian utama dari proses kemajuan nasional. Berbagai kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah tidak lagi hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga diarahkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan orang asli Papua. Pendekatantersebut menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya memastikan pembangunan berjalan secarainklusif, berkeadilan, serta menghormati identitas sosial dan budaya masyarakat adat yang telahlama menjadi bagian penting dari kehidupan di Tanah Papua.Keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat Papua tercermin dari berbagai program pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pembangunaninfrastruktur, penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hinggapembukaan akses pelayanan publik di wilayah-wilayah terpencil. Kehadiran jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, dan sarana pendukung ekonomi lainnya telah membuka ruang barubagi masyarakat Papua untuk berkembang dan meningkatkan taraf hidupnya. Pembangunan tersebut tidak hanya mempercepat konektivitas antarwilayah, tetapi juga memperluas aksesmasyarakat terhadap berbagai peluang ekonomi dan pelayanan sosial yang sebelumnya sulitdijangkau.Dalam konteks pembangunan Papua, pemerintah juga menunjukkan keseriusan untukmenempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan. Pendekatan ini menjadisangat penting mengingat Papua memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda dengandaerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan tidak dapat dilakukan denganpendekatan sepihak ataupun sekadar mengejar target investasi dan proyek strategis semata. Pembangunan harus mampu menghadirkan rasa memiliki bagi masyarakat adat sehingga merekamerasa dilibatkan dalam proses perubahan yang terjadi di daerahnya.Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw, menegaskan bahwa pembangunan Papua harus menempatkan manusia, khususnyaorang asli Papua, sebagai pusat utama pembangunan. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwakeberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya nilai investasi atau jumlah proyekyang dibangun, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan dampak positif dalam kehidupansehari-hari. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus dibangun di atas prinsip dialog, penghormatan terhadap masyarakat adat, dan keterlibatan aktif warga dalam setiap kebijakan pembangunan.Pendekatan dialog yang terus dikedepankan pemerintah dalam pembangunan Papua menjadilangkah strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dialog yang dilakukan secaraterbuka dan manusiawi mampu menciptakan ruang komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat adat. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat dapat memahami manfaatpembangunan, peluang ekonomi yang muncul, hingga dampak jangka panjang yang dapatmeningkatkan kesejahteraan generasi Papua di masa depan. Pendekatan ini juga menjadi bentukpenghormatan terhadap hak sosial dan budaya masyarakat adat yang selama ini menginginkanpembangunan berjalan tanpa menghilangkan identitas lokal mereka.Pembangunan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini