Kuala Tanjung, Hub Pelabuhan Internasional di Bibir Selat Malaka

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung, di bibir selat Malaka, di Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara kini semakin penting dan strategis. Pasalnya, lokasi pelabuhan itu berada di jalur padat perdagangan dunia, Selat Malaka.

Sedikitnya 90.000 kapal per tahun, baik jenis panamax maupun sedang, dengan muatan hingga 516,7 juta ton, berlalu lalang di selat tersebut. Wajar saja, saat pelabuhan itu akan menjadi pelabuhan transhipment atau hubport, yang menjadi pusat perpindahan barang atau muatan dari satu kapal ke kapal lain. Banyak peluang bila pembangunan pelabuhan itu bisa segera tuntas.

Tidak hanya sebagai transhipment port, Pelabuhan Kuala Tanjung juga sebagai pintu masuk atau keluar barang impor dan ekspor Indonesia. Terutama kepentingan wilayah Indonesia Barat.

Apa itu pelabuhan transhipment atau hubport? Pelabuhan itu berfungsi sebagai transhipment muatan. Tujuan akhirnya bukan pelabuhan yang bersangkutan. Artinya, pelabuhan itu akan melayani pelbagai pelabuhan sekitar. Seperti pelabuhan di Malaysia, Thailand, bahkan Singapura.

Rencana menjadikan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai international transhipment port itu keluar dari Menhub Budi Karya Sumadi ketika melakukan kunjungan ke pelabuhan yang terletak di Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara. Pada Sabtu 24 September 2022.

“Kami berharap, Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara, menjadi pelabuhan alih muat barang atau transhipment. Sebagai  tempat singgah kapal berukuran besar dari sejumlah negara,” ujar Budi Karya.

Sebagai pelabuhan, pelaksanaan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan pelabuhan itu pada 27 Januari 2015. Penetapan pelabuhan sebagai hubport serta terintegrasikan dengan kawasan industri Kuala Tanjung sesuai Peraturan Presiden nomor 3/2016. Dan Perpres nomor 56/2018 tentang Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung dan Kawasan Industri Kuala Tanjung.

Tidak itu saja, proyek pelabuhan itu juga merupakan proyek strategis nasional (PSN). Investasi proyek pelabuhan yang rencananya sebesar Rp 34 triliun dengan kapasitas bongkar muat mencapai 60 juta TEUs per tahun. Pelabuhan ini akan jadi pelabuhan terbesar di Indonesia Barat, lebih besar dari Tanjung Priok.

Kelak, apa saja fasilitas dan kelebihan yang dimiliki pelabuhan ini? Pelabuhan itu akan terhubung dengan jalan tol Trans- Sumatra. Serta konektivitas melalui jalur kereta api, dari kawasan industri ke pelabuhan.

Dalam kesempatan kunjungan ke Pelabuhan Kuala Tanjung, Budi Karya berharap, produktivitas Pelabuhan Kuala Tanjung bisa berjalan optimal, terutama melayani distribusi logistik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, di Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara.

“Pelayanan Pelabuhan Kuala Tanjung untuk KEK Sei Mangkei sudah terjadi dan akan terus kita tingkatkan. Kita ingin memastikan pelabuhan ini terbukti dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat,” ujar Menhub.

Menhub pun memberikan ilustrasi bahwa dalam dua tahun ke depan akan ada pembangunan 10 pabrik di KEK Sei Mangkei. Dan ini akan semakin meningkatkan produktivitas Pelabuhan Kuala Tanjung. “Saya minta pengelola Pelabuhan Kuala Tanjung bersiap meningkatkan pelayanan kepelabuhanan. Sei Mangkei dan Kuala Tanjung saling melengkapi. Jika produktivitas Sei Mangkei meningkat, produktivitas pelabuhan juga akan bertambah,” ujarnya.

Untuk semakin meningkatkan kelancaran distribusi logistik dari Pelabuhan Kuala Tanjung ke KEK Sei Mangkei maupun sebaliknya, Menhub mengatakan, pada bulan depan targetnya angkutan kereta api sudah beroperasi. “Menggunakan kereta api akan lebih efisien dan cepat. Dengan kereta api dari Kuala Tanjung ke Sei Mangkei tidak lebih dari 30 menit,” tuturnya.

Berkaitan dengan potensi pasar Pelabuhan dengan keberadaan selat Malaka, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha, pada kesempatan yang sama, menyampaikan harapannya. Agar pelabuhan ini bisa mengambil sebagian transhipment market yang ada di Selat Malaka dengan pangsa pasar sebesar 5 persen.

Menurutnya, pelabuhan ini akan menggunakan konsep selfgenerating port. Yaitu kargo pelabuhan dari kawasan pelabuhan itu sendiri. Selain itu, kargo berasal dari industri-industri yang berada pada kawasan industri yang terintegrasi.

Rencananya, pelabuhan ini akan berkolaborasi dengan Pelabuhan Belawan yang akan menjadi konsolidator kontainer di hinterland Sumatra bagian utara. Mulai dari Medan, Aceh, dan Tapanuli Utara. Khusus Pelabuhan Kuala Tanjung akan menjadi logistik dan supply chain hub di Indonesia.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini