Kritik Gubernur DKI, Ferdinand Sebut Anies Gak Bisa Kerja dan Cuma Bikin Rugi Negara

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Ferdinand Hutahaean kembali mengkritik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ia menilai Anies tak becus dalam bekerja sehingga harus diberhentikan alias dipecat.

“Bagaimana ini Mas Prasetyo Edi, sudahlah adakan interpelasi, usulkan pemberhentian Gubernur yang tak bisa kerja ini,” tulis Ferdinand seperti dikutip dalam akun Twitter-nya, Sabtu 7 Agustus 2021.

Desakan pemecatan Anies itu berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa Pemprov DKI Jakarta masih menyalurkan KJP Plus kepada yang sudah lulus senilai Rp 2,3 miliar.

“Sudah terlalu banyak APBD terbuang dan itu merugikan negara alias dugaan korupsi,” katanya.

Seperti diketahui, BPK menemukan fakta bahwa Pemprov DKI Jakarta masih membayar bantuan pendidikan KJP Plus kepada ribuan siswa penerima yang sudah lulus dari sekolahnya.

Hal ini disampaikan BPK lewat laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2020 yang disahkan Kepala BPK DKI, Pemut Aryo Wibowo.

Laporan itu merinci, sebanyak 1.145 siswa dari penerima KJP Plus yang telah lulus sekolah masih menerima bantuan tahap II tahun 2020 dari Pemprov DKI. Total nilainya sebesar Rp 2,3 miliar.

“Seharusnya, data siswa (sudah lulus) pada SK KJP Plus tahap I tersebut tidak boleh tercatat kembali pada SK KJP Plus tahap II untuk tahun ajaran Juli sampai dengan Desember 2020 karena siswa tersebut seharusnya telah berakhir tahun ajaran sampai dengan Juni pada penyaluran dana KJPP tahap I,” demikian tertulis.

BPK menilai terdapat kelemahan pendataan penerima KJP Plus yang tidak sesuai kondisi kelas siswa.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Negara Hadir Menjamin Keamanan Jemaah Haji di Tengah Ketegangan Dunia

Oleh: Rian Hakim )*Ketegangan geopolitik yang terjadi di kawasan Timur Tengah tidakmengurangi komitmen pemerintah dalam memastikan penyelenggaraanibadah haji 2026 berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi seluruhjemaah Indonesia. Pemerintah terus memperkuat koordinasi denganotoritas Arab Saudi serta menyiapkan berbagai langkah antisipatif agar situasi global tidak mengganggu pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.Fokus utama pemerintah saat ini tidak hanya pada kelancaranoperasional haji, tetapi juga perlindungan menyeluruh terhadap jemaahsejak keberangkatan hingga kepulangan. Di tengah dinamika konflikinternasional, negara hadir memberikan jaminan keamanan melaluidiplomasi, penguatan sistem perlindungan, hingga peningkatan koordinasilintas lembaga.Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memastikan kondisi keamanan tetap terkendali dan pelaksanaan haji berjalan lancar. Menurutnya, pemerintah Arab...
- Advertisement -

Baca berita yang ini