Krisis Gandum, Presiden Perintahkan Pembentukan Peta Jalan Industri Sorgum

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan jajaran menteri di bawahnya mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo untuk membuat peta jalan industri sorgum hingga 2024.

Langkah tersebut perlu agar pengembangan bahan pangan alternatif pengganti gandum itu bisa lebih terarah. Dan memberikan hasil yang maksimal.

”Bapak Presiden meminta agar membuat roadmap produksi dan industri hilir sorgum sampai 2024. Tadi kami laporkan kondisi terkini dan target sasaran ke depan,” ujar Airlangga selepas mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 4 Agustus 2022.

Saat ini, dengan total luas tanam 4.355 hektare yang tersebar di enam provinsi, jumlah produksi sorgum tercatat 15.243 ton. Atau rata-rata 3,36 ton per hektare. Hingga akhir tahun, pemerintah memproyeksikan bisa menambah luas lahan hingga mencapai 15 ribu hektare.

“Presiden meminta proritaskan daerah Waingapu, Nusa Tenggara Barat,” katanya.

Ia mengatakan pemerintah menargetkan bisa membuka lahan baru seluas 115 ribu hektare pada 2023. Kemudian, akan ada tambahan lagi 154 ribu hektare di 2024.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta Kementerian Pertanian akan berkolaborasi menyiapkan lahan-lahan tersebut. Rencana besar untuk sorgum lantaran pemerintah melihat ada peluang yang begitu besar di sektor tersebut.

Airlangga menyebut, saat ini, harga komoditas itu menyentuh Rp3.500 per kilogram. Dengan produksi 3,5 ton per hektare, hasilnya bisa mencapai Rp12,5 juta. Sementara, biaya produksi hanya Rp 8,4 juta. Nilai jual yang lebih besar bahkan bisa tercapai jika olahan sorgum menjadi produk jadi atau setengah jadi.

Presiden Jokowi sejak lama berambisi menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil sorgum tebesar di dunia. Target tersebut harus bisa tercapai. Agar Indonesia bisa melepaskan diri dari ketergantungan akan gandum.

Gandum menjadi salah satu komoditas yang harganya terus menanjak. Pasalnya, negara-negara produsen mulai menyetop penjualan ke luar negeri demi memenuhi kebutuhan masing-masing.

”Kita harus mengembangkan tanaman pengganti dari gandum dan jawabannya adalah sorgum. Indonesia tentu punya beberapa alternatif lain sepertu sagu dan singkong. Bapak Presiden meminta semua dipersiapkan sehingga kita punya subtitusi dan diversifikasi dari produk tersebut,” jelas dia.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini