KPU RI Bakal Evaluasi Honor KPPS di Pemilu Selanjutnya

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Banyaknya KPPS yang gugur saat menjalankan tugas saat dan setelah Pemilu 2019 menjadi sorotan publik belakangan ini. KPU RI pun berencana akan mengevaluasi kembali honor KPPS pada pemilu selanjutnya.

KPU menjadi bulan-bulanan publik yang menganggap antara sistem dan beban kerja tidak sesuai dengan honor yang diterima KPPS. Imbasnya, ratusan KPPS dikabarkan telah gugur dalam tugasnya.

“Gini, salah satu faktor yang membuat anggaran Pemilu besar itu adalah honor untuk penyelenggara. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menaikan, tetapi anggaran terbatas,” ujar Anggota KPU RI, Ilham Saputra di Jakarta, Kamis 25 April 2019.

Ilham mengakui, honor KPPS ini sempat menjadi perhatian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Menkeu melihat bahwa honor petugas KPPS saat ini terbilang tidak masuk akal, namun semua kembali kepada keterbatasan anggaran negara.

Dengan demikian Ilham menekankan, pihaknya akan mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali honor yang layak bagi para petugas Pemilu di tingkat bawah.

“Kita evaluasi, pertimbangkan kembali dalam pemilu berikutnya harus ada honor yang layak bagi petugas tingkat bawah,” kata Ilham. (Mega)

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini