KPK Mulai Sidik Keterlibatan Menteri Agama

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Penyidikan kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama mulai mengarah ke Menteri Agama. Hari ini, Kamis, 28 Maret 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan staf ahli Menteri Agama, Gugus Joko Waskito.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RMY (Romahurmuziy),” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Selain itu, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya untuk tersangka Rommy.

Ketiganya adalah Zaky Zamany yang merupakan ajudan Sekjen Kementerian Agama, dan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Ahmadi.

Begitu juga anggota DPRD Jawa Timur atau Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyaffa Noer.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK, Rabu, telah memeriksa lima panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi Kementerian Agama sebagai saksi untuk tersangka Rommy.

KPK mendalami keterangan lima saksi untuk mengungkap proses seleksi pejabat tinggi Kementerian Agama.

Saat ini lembaga antirasuah itu telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini