KPK dan OIKN Tandatangani Nota Kesepakatan Kerja Sama

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Kepala OIKN Bambang Susantono di Aula Gedung Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (19/12).

KPK menyatakan komitmennya untuk menyukseskan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. “MoU antara KPK dengan Otorita IKN ini sebagai landasan kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terkait persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN sampai dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah khusus IKN,” ujar Nawawi.

Nawawi mengungkapkan, kerja sama tersebut mencakup pencegahan tindak pidana korupsi, monitoring penyelenggaraan pemerintah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi dan kampanye antikorupsi, penyediaan narasumber dan ahli, pertukaran informasi dan/atau data, kerja sama lainnya sesuai kesepakatan KPK dan Otorita IKN.

Nawawi menyebut, melalui kerja sama tersebut, maka pencegahan potensi korupsi dalam persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara dapat dilakukan dengan optimal sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. “Hal tersebut akan semakin mempercepat terwujudnya IKN sebagai kota bagi kita semua dan lebih jauh juga akan mensukseskan pencapaian visi besar Indonesia Emas pada tahun 2045,” paparnya.

Di sisi lain, Bambang Susantono menyampaikan apresiasi kepada KPK, serta terbuka untuk terus berkoordinasi dan berkolaborasi dalam proses pembangunan IKN. “Pembangunan IKN tidak hanya membangun gedung tapi juga membangun budaya. Kami bertekad melakukan pekerjaan ini dengan cara-cara yang benar sehingga MoU dengan KPK ini menjadi sangat penting,” tutur Bambang.

Sebagai informasi, Otorita IKN telah mengatur mengenai larangan gratifikasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan OIKN melalui Surat Edaran No.6/SE/Kepala-Otorita IKN/IV/2023. Para pejabat atau pegawai dilarang menerima gratifikasi, baik dari Kementerian dan Lembaga mitra kerja OIKN, pihak pelapor, pemangku kepentingan OIKN lainnya, serta rekanan pengadaan barang dan/atau jasa OIKN.

(Berita KPK)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Soal Wacana Hak Angket Bongkar Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Pakar Politik: Itu Tantangan Besar!

Mata Indonesia, Sleman - Usulan terkini untuk DPR mempertimbangkan hak angket guna menyelidiki potensi kecurangan dalam Pemilu 2024 semakin mendapatkan dukungan. Arya Budi, Pakar Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menyatakan bahwa rencana tersebut memiliki kemungkinan untuk direalisasikan dalam teori.
- Advertisement -

Baca berita yang ini