MATA INDONESIA, YONGYANG – Pemerintah Korea Utara dilaporkan menolak sekitar 3 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac. Hal ini diungkapkan oleh organisasi PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang, UNICEF.
Juru bicara UNICEF mengatakan, Kementerian Publik Korea Utara ingin vaksin Covid-19 tersebut dialokasikan ke negara-negara yang memiliki persediaan vaksin rendah dan kasus yang melonjak, atau dengan kata lain negara-negara dengan dampak yang parah.
Padahal, Pyongyang merupakan bagian dari skema COVAX PBB. Untuk diketahui bahwa COVAX merupakan skema pengembangan virus yang digalang oleh PBB untuk diberikan kepada negara-negara dengan penghasilan rendah.
Hingga saat ini, Korea Utara belum melaporkan kasus virus corona. Meski begitu, negara yang dipimpin oleh Presiden Kim Jong-un itu telah memberlakukan tindakan tegas untuk memerangi virus corona, termasuk penutupan perbatasan dan pembatasan perjalanan domestik.
Bukan hanya itu, Korea Utara juga menarik diri dari pesta olahraga empat tahunan, Olimpiade karena meningkatnya kasus di Jepang.
Juru bicara PBB menyatakan bahwa Pyongyang akan terus berkomunikasi dengan fasilitas COVAX untuk menerima vaksin dalam beberapa bulan mendatang, melansir Sky News, Kamis, 2 September 2021.
Pada Juli, Korea Utara menolak pengiriman vaksin AstraZeneca karena kekhawatiran akan efek samping, menurut Institute for National Security Strategy – sebuah think-tank Korea Selatan.
Dikatakan Korea Utara juga tidak tertarik pada vaksin buatan Cina tersebut karena efektivitas dari vaksin tersebut. Namun, Pyongyang menunjukkan minat pada vaksin buatan Rusia.
“Kami terus bekerja dengan otoritas DPRK (Korea Utara) untuk membantu menanggapi pandemi Covid-19,” kata juru bicara aliansi Global Alliance for Vaccines and Immunization, salah satu organisasi yang ikut memimpin skema COVAX.