Korea Utara Berbohong Soal Nol Kasus Covid-19?

Baca Juga

MATA INDONESIA, PYONGYANG – Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) membagikan informasi bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menawarkan untuk mengirim 60 juta dosis vaksin Covid-19 ke Korea Utara.

Berdasarkan informasi NIS, Pyongyang menyatakan minat untuk menerima puluhan juta vaksin tersebut, namun belum menanggapinya secara resmi. Informasi ini diungkapkan selama pengarahan untuk ketua dan anggota komite intelijen parlemen.

“Duta Besar Korea Utara untuk PBB Kim Song menyatakan minat yang besar. Dia bertanya apakah vaksin itu milik Pfizer atau Moderna dan mengatakan dia akan melapor ke Pyongyang,” kata kata Ketua Partai Demokrat, Kim Kyung-hyup, mengutip NIS, kepada Kantor Berita Yonhap.

Pertukaran itu terjadi pada Desember, tetapi PBB belum mendengar kabar dari Korea Utara, katanya. Kim juga mengungkapkan bahwa Vatikan menyatakan kesediaannya untuk menyediakan vaksin.

Hingga saat ini, Korea Utara – yang dipimpin oleh Presiden Kim Jong Un itu, bersikeras mengatakan bahwa negaranya bebas virus corona. Meski begitu, Korea Utara tetap memberlakukan pembatasan ketat dan penutupan perbatasan.

Awal pekan ini, sepasang kereta barang Korea Utara terlihat menyeberang ke kota perbatasan Cina, Dandong untuk pertama kalinya dalam 1 1/2 tahun.

NIS mengatakan kereta tampaknya mengangkut pasokan medis, makanan, dan bahan bangunan dari Cina. Tetapi kereta dari Utara itu berangkat dalam keadaan kosong, menurut anggota parlemen.

Badan mata-mata itu juga mendukung spekulasi mengenai pertemuan politbiro Partai Buruh pada pekan ini. Di mana Korea Utara mengisyaratkan untuk melanjutkan uji coba nuklir dan rudal jarak jauh.

“Posisi Korea Utara adalah akan mempertimbangkan kembali jika Amerika Serikat tidak menawarkan tindakan yang sesuai untuk penangguhan uji coba nuklir dan rudal balistik antarbenua,” sambung anggota parlemen itu.

Sementara itu, NIS juga melaporkan rencana untuk membentuk departemen baru untuk menangani masalah rantai pasokan menyusul kelangkaan impor larutan urea baru-baru ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini