Koperasi Desa Merah Putih Penggerak Pemerataan Ekonomi di Daerah

Baca Juga

MataIndonesia, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tulang punggung ekonomi rakyat melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program ini menjadi salah satu langkah nyata dalam mendorong pemerataan ekonomi hingga ke pelosok daerah.

Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan 80 ribu KDMP beroperasi penuh pada akhir 2026 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa.

“Pembangunan fisik, gudang, gerai, serta sarana pendukung lainnya ditargetkan selesai pada Maret 2026. Kami ingin KDMP menjadi penggerak ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ferry Juliantono.

Program KDMP merupakan inisiatif strategis untuk mengembalikan arah ekonomi nasional ke khittah ekonomi Pancasila. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan signifikan dengan data tanah mencapai 40.000 bidang pada November dan meningkat menjadi 80.000 bidang pada Desember 2025. Langkah ini menjadi pondasi penting untuk memastikan koperasi dapat tumbuh merata di seluruh daerah Indonesia.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh pembangunan fisik koperasi, termasuk gudang dan gerai, diharapkan rampung tepat waktu. Pemerintah optimistis KDMP akan menjadi instrumen efektif dalam pemerataan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat daya beli masyarakat desa.

“Nantinya aset koperasi akan meningkat signifikan, volume usaha tumbuh pesat, dan partisipasi anggota semakin besar,” tambah Ferry.

Sebagai penggerak pemerataan ekonomi di daerah, KDMP dirancang tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga pusat pelayanan masyarakat. Koperasi ini akan menyediakan sembako, apotek, klinik desa, hingga fasilitas pembiayaan dan logistik terpadu. Melalui model bisnis modern dan terintegrasi, KDMP diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi di wilayah pedesaan.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari sektor perbankan nasional. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) turut memperkuat peran KDMP melalui jaringan AgenBRILink yang menjangkau wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Kolaborasi ini memungkinkan masyarakat desa menikmati layanan keuangan yang mudah, aman, dan inklusif.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menyampaikan, peluncuran KDMP oleh Presiden Prabowo membawa semangat besar untuk memperkuat ekonomi desa dan menumbuhkan daya saing masyarakat lokal.

“Kami mendukung KDMP dengan menghadirkan layanan keuangan yang terjangkau melalui AgenBRILink. Masyarakat dapat bertransaksi, menabung, bahkan memperoleh pembiayaan usaha dengan mudah,” ujar Hery Gunardi.

BRI saat ini memiliki lebih dari 1,2 juta AgenBRILink yang menjangkau 66.648 desa di Indonesia dan telah memfasilitasi 826 juta transaksi senilai Rp1.294 triliun hingga September 2025. Angka tersebut menunjukkan kontribusi nyata jaringan keuangan dalam memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.

Sinergi antara pemerintah melalui KDMP dan dukungan BRI menjadi bukti nyata penguatan ekonomi kerakyatan di seluruh penjuru negeri. Dengan fondasi gotong royong, akses keuangan yang inklusif, dan dukungan infrastruktur desa, Koperasi Desa Merah Putih diyakini akan menjadi motor utama pemerataan ekonomi di daerah dan simbol kebangkitan ekonomi rakyat Indonesia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini