Komnas HAM Tak Etis Buka Pembicaraan dengan Komisioner KPK

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak etis membuka pembicaraan dengan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu diungkapkan pakar hukum pidana yang juga penyusun Undang-Undang KPK, Prof. Romli Atmasasmita, dalam keterangan tertulisnya, Jumat 18 Juni 2021.

“Itu bertentangan dengan Keppres Komnas HAM dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,” ujar Romli.

Menurut Romli kehadiran Komisioner KPK, Nurul Ghufron ke Komnas HAM merupakan sebuah niat baik.

Pimpinan KPK, diwakili Ghufron, hadir di Komnas HAM berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) penyesuaian pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara.

Menurut Ghufron pelaksanaan tes TWK merupakan tindak lanjut pasal 6 dan pasal 5 ayat 6 PP Nomor 41 Tahun 2020.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini