Kolaborasi Hadapi Tantangan Global, Puan Ajak Empat Ketua MIKTA Bertemu Presiden RI

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, akan mengajak 4 ketua parlemen anggota MIKTA untuk bertemu dengan Presiden RI, Joko Widodo, dalam perhelatan MIKTA Speakers’ Consultation ke-9. 

“Pertemuan pimpinan parlemen anggota MIKTA dengan Presiden Jokowi merupakan bagian komitmen bahwa parlemen siap berkontribusi aktif untuk bersinergi dengan Pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan internasional,” ujar Puan.

Pertemuan antara parlemen anggota MIKTA dengan Presiden Jokowi menjadi penting mengingat sebelumnya juga sudah diselenggarakan pertemuan para pemimpin negara anggota MIKTA. Presiden Jokowi bahkan memimpin pertemuan MIKTA Leaders’ Gathering yang diselenggarakan untuk pertama kalinya sejak MIKTA berdiri pada 9 September lalu.

Saat itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa tantangan global yang sangat rumit saat ini harus dihadapi dengan kolaborasi dan kerja sama antarnegara. Puan mengungkapkan, parlemen bertekad untuk ikut menjadi bagian dari solusi permasalahan global bersama Pemerintah. 

“Diperlukan kerja sama antara Pemerintah dan parlemen untuk memastikan setiap permasalahan global dapat diselesaikan demi kesejahteraan rakyat,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Sebagai tuan rumah, DPR RI mengusung tema ‘Strengthening Multilateralism, Addressing Intergenerational Challenges’ pada MIKTA Speakers’ Consultation tahun ini. Ada 3 aspek yang menjadi prioritas selama keketuaan Indonesia di MIKTA yaitu memperkuat multilateralisme, pemulihan inklusif, dan transformasi digital.

“Tiga isu tersebut yang menjadi prioritas bagi DPR dalam forum konsultasi parlemen MIKTA kali ini. Tema yang diambil DPR bertujuan untuk membahas isu-isu jangka panjang, yang memiliki dampak lintas generasi,” jelas Puan.

Puan menuturkan, forum konsultasi MIKTA nantinya akan memformulasikan bagaimana parlemen negara MIKTA dapat memperkuat kerja samanya. Kerja sama tersebut juga termasuk antara parlemen dengan Pemerintah masing-masing negara MIKTA.

“Parlemen pun bertekad untuk bekerja bersama dengan Pemerintah dalam mengatasi tantangan yang belum pernah terjadi,” ujarnya.

Puan memaparkan, MIKTA Speakers’ Consultation ke-9 akan membahas bagaimana perubahan dalam hubungan antarnegara, ketegangan regional, dan evolusi norma-norma internasional yang dapat mempengaruhi dinamika geopolitik global. Serta, juga akan membahas bagaimana dunia dapat mempercepat pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Seperti isu perubahan iklim, hingga tantangan yang menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dan pengambil kebijakan, salah satunya terkait kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). “Parlemen negara MIKTA harus berperan menjadi kekuatan positif dan konstruktif bagi dunia yang lebih aman dan sejahtera,” imbuh Puan.

(DPR RI)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Percepat Digitalisasi Sekolah Rakyat, Pemerintah Jalin Kolaborasi Lintas Sektor

Oleh: Laras Indah Sari Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengakselerasi upayadigitalisasi pendidikan nasional melalui program Sekolah Rakyat. Skema kolaborasi lintassektoral pun digencarkan untuk mewujudkan transformasi digital yang menyeluruh dalampelaksanaan program pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem tersebut. Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk mempercepat digitalisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Dukungan BNI akan mencakupsistem administrasi digital bagi siswa dan guru mulai dari proses penerimaan peserta didikbaru, kartu pintar siswa, absensi elektronik, hingga Learning Management System (LMS) yang terintegrasi.  Selain itu, BNI juga menyiapkan sistem pengelolaan penyaluran dana dari Kemensos kesekolah, payroll guru, transaksi mitra seperti catering dan laundry, serta dashboard monitoring keuangan sekolah yang seluruhnya menggunakan sistem cashless melalui QRIS dan BNIdirect. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai digitalisasi menjadi kunci penting untukmodernisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Menurutnya, digitalisasi administrasi akan membuatpengelolaan sekolah menjadi lebih efisien, transparan, dan minim kebocoran anggaran.  Melalui dashboard, pemerintah dapat memantau langsung data absensi, konsumsi gizi siswa, hingga kondisi keuangan sekolah secara real-time. Sistem digital BNI diharapkan dapatsegera direalisasikan dan diuji coba agar bisa langsung digunakan pada masa orientasi siswayang dimulai pada 14 Juli mendatang. Saat ini, proses renovasi gedung telah rampung, guru telah disiapkan, dan langkah berikutnya ialah pemasangan alat, kartu siswa, sistem absensi, serta dashboard laporan yang terintegrasi. Program Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memutus matarantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat dirancang khususmenjangkau anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam Data...
- Advertisement -

Baca berita yang ini