Klaim Pengangguran di AS Turun ke Level Terendah Selama Inflasi

Baca Juga

MATA INDONESIA, NEW YORK – Jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran turun lagi pekan lalu ke level terendah sejak empat bulan terakhir. Bahkan hal tersebut terjadi ketika Federal Reserve melanjutkan kenaikan suku bunga yang agresif untuk mengendalikan inflasi.

Aplikasi bantuan pengangguran untuk pekan yang berakhir pada 10 September turun 5.000 menjadi 213.000. Departemen tenaga kerja melaporkan bahwa jumlah tersebut merupakan yang paling sedikit sejak akhir Mei 2022. Aplikasi umumnya mencerminkan adanya PHK.

Jumlah orang Amerika yang mengumpulkan tunjangan pengangguran tradisional naik tipis 2.000 untuk pekan yang berakhir 3 September menjadi 1,4 juta.

Perekrutan pekerja di AS pada tahun 2022 sangat kuat bahkan di tengah kenaikan suku bunga dan pertumbuhan ekonomi yang lemah. Federal Reserve telah secara agresif menaikkan suku bunga dalam upaya untuk menurunkan inflasi yang umumnya memperlambat pertumbuhan pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi telah menurun pada paruh pertama tahun 2022 yang menurut beberapa definisi informal menandakan resesi. Bisnis di Amerika tetap kesulitan mencari pekerja, mereka telah memposting lebih dari 11 juta lowongan pekerjaan pada bulan Juli yang memberi dua lowongan pekerjan bagi tiap pengangguran di AS.

Inflasi terus menjadi kendala terbesar bagi ekonomi AS. Kenaikan harga konsumen sedikit melambat dalam beberapa bulan terakhir. Sebagian besar terjadi karena penurunan harga gas.

Namun secara keseluruhan, harga makanan dan kebutuhan pokok lainnya tetap cukup tinggi sehingga Federal Reserve telah memutuskan untuk terus menaikkan suku bunga acuan sampai harga kembali ke tingkat normal.

Ketua Jerome Powell mengatakan “Kemungkinan perlu mempertahankan suku bunga tinggi untuk memperlambat ekonomi untuk beberapa waktu untuk menjinakkan inflasi terburuk di 40 tahun,” dilansir dari New York Post.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini