Khofifah-Emil Mulai Serius Basmi Radikalisme di Jatim

Baca Juga

MINEWS, JATIM – Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak menyebut perkembangan radikalisme sebagai masalah serius yang harus menjadi perhatian khusus Pemprov Jatim.

Menghadapi tantangan itu, Khofifah dan Emil bertemu sejumlah kiai di Kantor PW Nahdlatul Ulama Jatim, Senin 25 Februari 2019 untuk merancang strategi pencegahan radikalisme, terutama di wilayah pendidikan dan pesantren.

“Kita akan fokus membangun pikiran moderasi dan toleransi bersama spiritualitas dan penguatan religius,” ujar Khofifah, Senin 25 Februari 2019.

Menurutnya, generasi muda harus menjadi perhatian khusus agar tak terpapar paham radikal untuk keberlangsungan kepemimpinan nasional dalam mempertahankan NKRI.

Khofifah berjanji akan fokus mencegah berkembangnya paham radikal di dunia pendidikan Jawa Timur. Dia juga akan mengajak kerja sama semua pihak terkait.

“Ini akan menjadi bagian penting, bahwa generasi muda ini harus memahami keberagaman dalam sebuah harmoni,” kata Khofifah.

Sementara menurut Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar, paham radikalisme berkembang selama ini karena kurangnya perhatian lembaga pendidikan kepada anak didiknya.

Lembaga pendidikan menurut Marzuki lebih mengutamakan bagaimana caranya mendapatkan akreditasi yang bagus dan mempertahankan hal tersebut.

“Banyak di Jatim, karena mereka (kelompok radikal) di perguruan tinggi terus membina adik-adiknya,” kata Marzuki.

“Tapi ya mending kepala sekolahnya tidak terlalu pintar, tapi Pancasila-nya pol, ya kan?” ujar Marzuki menambahkan.

Selain meminta pemerintah lebih serius memperhatiakan perkembangan radikalisme, PWNU juga meminta kepada Pemprov Jawa Timur, Badan Intelien Negara (BIN), Polri, Muhammadiyah sama-sama mengawasi lahirnya paham-paham radikal.

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini