KH Yahya Cholil Staquf Menolak Jabatan Menteri Agama untuk Tujuan yang Lebih Besar

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Nama Yahya Cholil Staquf mulai ramai dibicarakan menjelang pergantian Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), akhir Desember 2021 ini.

Tidak banyak orang yang tahu bahwa Gus Yahya sebelumnya pernah menolak jabatan Menteri Agama dari Presiden Jokowi, tahun lalu. Apalagi alasan yang diungkapkannya saat menolak jabatan itu.

Sahabat Yahya Staquf, Najib Azca pernah mengungkapkan alasan Gus Yahya yang disampaikan kepadanya melalui telepon.

“Dengan gaya bicaranya yang khas dia menjawab tangkas: hehehe, kita harus tahu bagaimana caranya ‘bermain.’ Kita harus tahu bagaimana caranya menata untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar… ,” begitu jawaban Gus Yahya kepada sahabatnya yang Dosen Sosiologi UGM tersebut yang sempat dilihat lagi, Sabtu 9 Oktober 2021.

Akhirnya, jabatan itu pun diberikan Presiden Jokowi kepada adiknya, Yaqut Cholil Qoumas.

Saat itu, sulit memahami pernyataan Gus Yahya tersebut. Dengan ketegasannya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PB NU sekarang semakin jelas maksud tujuan yang lebih besar itu.

Gus Yahya diketahui sudah menyatakan kesediaannya maju dalam pemilihan Ketua Umum PB NU, bahkan sudah mengungkapkannya kepada Ketua Umum yang sekarang KH Said Aqil Siradj.

Padahal diketahui Said Aqil juga maju lagi sebagai kandidat ketua umum dengan alasan tidak ada yang melarang seseorang menjabat ketua umum sebanyak tiga kali.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini