Ketua PWNU Jatim: FPI Sepatutnya Dilarang Karena Ganggu Kedaulatan Negara

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Organisasi seperti Hizbut Thahir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) sudah sepatutnya dibubarkan karena dapat mengganggu keamanan dan kedaulatan negara. Hal itu untuk menjaga kedaulatan negara.

Hal itu diungkapkan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim) Kiai Haji Marzuqi Mustamar, Sabtu 2 Januari 2021.

“Sekali lagi, saya mendukung sepenuhnya langkah pemerintah untuk membubarkan FPI. Ataupun membubarkan semua organisasi maupun gerakan, yang menurut analisa dan intelijen bisa mengganggu keamanan negara,” ujar pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Sabilurrosyad, Malang itu.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) pembubaran itu dilakukan karena organisasi itu tidak melakukan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) kepada negara hingga Juni 2019.

Selain itu, FPI sering sekali melakukan pelanggaran hukum semasa belum dilarang sehingga meresahkan masyarakat.

Kini sebagian anggota Front Pembela Islam sudah beralih ke organisasi baru Front Pejuang Islam (FPI) dan tidak ingin mendaftarkan ke pemerintah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini