MATA INDONESIA, BEIJING – Cina memutuskan mengganti Ketua Partai Komunis (PKC) yang mengawasi keamanan dan menargetkan etnis Uighur serta umat Muslim lainnya di wilayah barat jauh Xinjiang.
Kantor berita milik negara Xinhua mengatakan dalam pengumuman singkat bahwa Ma Xingrui, gubernur pembangkit tenaga ekonomi pesisir provinsi Guangdong sejak 2017, akan menggantikan peran Chen Quanguo sebagai Ketua PKC wilayah Xinjiang.
Perubahan itu terjadi di tengah perombakan yang lebih luas menjelang kongres partai ke-20 tahun depan, yang dijadwalkan pada musim gugur. Tidak jelas apakah langkah itu menandakan pemikiran ulang dalam pendekatan keseluruhan Cina ke Xinjiang.
Beberapa pengamat Cina mencatat bahwa Chen mungkin dipromosikan lebih lanjut selama kongres partai. Yang lain mengatakan penggantinya, Ma, mungkin lebih fokus pada pembangunan ekonomi di kawasan tersebut.
Chen yang berusia 66 tahun diangkat sebagai sekretaris partai Xinjiang pada 2016. Dia adalah salah satu dari 25 anggota politbiro Cina dan dimasukkan dalam daftar sanksi tahun lalu oleh Amerika Serikat (AS).
Pada Kamis (23/12), Presiden AS, Joe Biden menandatangani undang-undang larangan impor dari Xinjiang atas kekhawatiran Washington tentang kerja paksa. Beijing mengutuk langkah itu.
Sejumlah kelompok hak asasi manusia dan PBB mengatakan sekitar 1 juta warga Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp interniran di wilayah Xinjiang dengan alasan memerangi ekstremisme agama dan terorisme.
Sejak 2017, kebijakan Beijing di provinsi itu telah menghadapi kritik keras dari dunia internasional. Beberapa anggota parlemen dan anggota parlemen barat menggambarkan perlakuan Cina terhadap Uighur sebagai genosida – tuduhan yang dibantah Beijing.
Tidak ada yang lebih absurd untuk menyematkan label ‘genosida’ pada Cina dan upaya ini tidak akan berhasil. Cina juga mengatakan tuduhan kerja paksa dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang tidak berdasar dan berulang kali menegaskan tidak ada kamp penahanan.