Ketua PDP Pemuda Mandala Trikora Tegaskan Papua Bagian Integral Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, SENTANI – Ketua PDP Pemuda Mandala Trikora Albert Ali Kabiay menegaskan bahwa Tanah Papua merupakan bagian integral atau tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Maka masyarakat harus stop untuk menyatakan Papua bukan bagian dari NKRI,” ujarnya, Minggu 18 Juli 2021.

Ali juga berharap agar pemerintah pusat terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup warga Papua. “Perlu program yang benar-benar mendukung peningkatan ekonomi masyarakat karena permasalahan yang terjadi sumbernya masalah kesejahteraan ekonomi,” katanya.

Ia juga memberikan apresiasi atas pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) menjadi Undang-Undang oleh DPR RI beberapa waktu lalu.

Ali melihat ada segelintir masyarakat Papua yang perlu diberikan edukasi mengenai manfaat dari Otsus Papua. Ia pun terus berupaya melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman soal sisi positif dari kebijakan tersebut. Di antaranya dengan aktif memberikan pembinaan kepada para petani di Kampung Kelusu, Kabupaten Jayapura dalam program Cenderawasih Petani Mandiri (CPM). Program ini merupakan hasil bentukan dari Mantan Kabinda Papua (Alm) Mayjen I Putu Danny Nugraha.

“Ini merupakan langkah nyata menggalang masyarakat untuk tetap mendukung program pemerintah sehingga mereduksi pemikiran untuk merdeka atau lepas dari Indonesia,” ujarnya.

Ali pun berharap program serupa harus terus digiatkan secara berkala menggunakan dana Otsus sehingga masyarakat merasakan secara nyata imbas dari Otsus.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi dan belajar dari pelaksanaan Otsus jilid I yang dinilai kurang optimal karena banyak dikorupsi oleh kalangan elit. “Otsus harus dievaluasi dan diaudit khususnya elit pejabat yang menggunakan otsus untuk mendukungkung kegiatan yang bertentangan dengan pusat,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini