MATA INDONESIA, JAKARTA – Upaya pemerintah yang sukses memerangi dan membatasi ruang gerak Kelompok Separatis dan Teroris Papua (KSTP) mendapat apresiasi dari Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud.
Menurutnya, upaya pemerintah menurunkan TNI-Polri memburu para pelaku teror di Papua demi keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah langkah yang tepat.
“Kita ucapkan apresiasi untuk pemerintah. Kehadiran TNI-Polri telah memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua dan berhasil menekan tindak kejahatan yang dilakukan oleh KSTP,” katanya, belum lama ini.
Marsudi menilai pemberantasan KSTP menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk menangani kekerasan yang muncul di Papua. Bahkan penetapan KSTP sebagai kelompok teroris yang selama ini kerap melakukan pelanggaran tindak pidana, seperti pembunuhan dan kekerasan secara masif dan brutal merupakan kebijakan yang bijak.
Menurutnya, munculnya gangguan KSTP di Papua, sudah menjadi bagian dari tugas pemerintah dalam menyelesaikannya karena Papua merupakan bagian dari Indonesia.
“Saya sampaikan tidak semua warga Papua itu teroris, teroris itu sifatnya hanya pribadi, yakni, mereka yang melakukan berbagai tindakan kejahatan dan aksi teror di Papua,” ujarnya.
Marsudi juga menegaskan bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia dan tidak bisa diganggu gugat, baik secara internasional, hukum maupun politik.
“Ketika ada yang mencoba mengganggu perjalanan demokrasi, hukum, politik di Papua maka pemerintah Indonesia wajib menyelesaikannya,” katanya.
Ia juga mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berusaha mengubah masyarakat Papua ke arah yang lebih maju. Seperti memberi keleluasaan bagi pemerintah Papua untuk mengurus anggaran, pemerintahan dan lainnya. Bahkan Alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) pun mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen.
Mengingat dana otsus adalah anggaran pemerintah, ia pun menyarankan agar diawasi oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
“Sehingga, dana yang diberikan tersebut benar-benar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Papua,” ujarnya.
