Ketegangan Pemilwa Memuncak, Anggota SC KPU Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Dianiaya Massa Demo

Baca Juga

Mata Indonesia, Sleman – Dunia akademik kembali tercoreng oleh aksi kekerasan. Seorang anggota Steering Committee (SC) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, di Sleman menjadi korban tindakan anarkis pada Kamis, 12 Desember 2024 malam. Insiden tersebut terjadi di tengah demonstrasi yang memanas terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) di universitas setempat.

Berdasarkan keterangan saksi mata, situasi yang awalnya berjalan damai berubah menjadi ricuh setelah massa aksi merasa tidak puas terhadap keputusan KPU Mahasiswa.

Ketegangan meningkat ketika anggota SC berusaha menjelaskan prosedur pemilwa. Namun, upaya tersebut malah memicu amarah sebagian massa yang kemudian melakukan tindakan fisik terhadapnya.

“Korban hanya berusaha memberikan penjelasan, tapi massa mulai berteriak hingga menyerang secara fisik,” ungkap seorang saksi yang enggan disebutkan namanya, Jumat 13 Desember 2024.

Akibat serangan tersebut, korban mengalami memar di beberapa bagian tubuh.

Ketua KPU Mahasiswa, Syawaludin Hamdi, mengecam keras insiden tersebut. Ia menilai aksi kekerasan itu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi di lingkungan kampus.

“Kami mendesak pihak universitas dan kepolisian untuk segera menangani masalah ini. Kekerasan seperti ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Meskipun diterpa kekerasan, Steering Committee KPU Mahasiswa memastikan akan terus menjalankan tugas dengan profesional dan independen. Mereka juga mengimbau semua pihak untuk menjaga suasana tetap kondusif demi keberlanjutan proses demokrasi mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga.

Insiden ini menjadi pengingat pentingnya menjaga etika dalam berdemokrasi, terutama di lingkungan akademik yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.

Seperti diketahui, aksi demo dikabarkan terjadi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, Sleman pada Kamis malam kemarin. Hal itu berkaitan dengan kegiatan Pemilwa UIN Sunan Kalijaga yang dianggap sebagian peserta berat sebelah.

Meski begitu, KPU Mahasiswa di kampus setempat sudah melakukan audiensi terhadap perbedaan pendapat yang terjadi. Kendati begitu, sebagian massa justru menolak dan melakukan tindakan di luar batas, hingga terjadi aksi demo di lingkungan kampus setempat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini