Ketakutan, Pentolan KNPB Ajak Pemerintah Bersatu Perangi Virus Corona

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Empat warga Papua sudah positif masuk dalam daftar pasien dalam pengawasan (PDP) virus corona COVID-19, pendukung kemerdekaan Papua ancam pemerintah karena ketakutan penyakit tersebut membunuh orang Papua.

Pentolan organisasi yang ingin melepaskan Papua dari NKRI, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Warpo Sampari Wetipo seperti dilansir suarapapua.com mengajak pemerintah dan semua pihak bersatu untuk memerangi bersama-sama virus tersebut.

Dalam tiga tuntutannya, pertama, dia meminta pemerintah melalui dinas terkait segera siapkan obat antivirus dan segera siapkan ruang bagi yang terinfeksi.

“Nyawa manusia harus kita lindungi dan segera selamatkan dari ancaman corona. Kalau dibiarkan maka orang asli Papua yang jumlahnya makin kurang karena dapat tembak dan lain-lain, akan habis juga Covid-19,” begitu pernyataan Warpo yang dikutip suarapapua.com edisi 16 Maret 2010.

Tuntutan kedua adalah segera tutup sementara waktu, pelabuhan laut, bandar udara dan daerah perbatasan.

Sedangkan yang ketiga adalah segera batalkan penyelenggaraan PON XX yang masih berjarak 7 bulan lagi dari sekarang. Menurutnya, nyawa manusia Papua lebih penting dari PON XX.

Jika pemerintah mengabaikan ketiga tuntutan itu, KNPB menganggap isu virus corona hanyalah hoax untuk mengalihkan isu mereka.

Empat orang PDP Corona tersebut kini dirawat di tiga rumah sakit yaitu RSUD Merauke dua orang, RSUD Jayapura dan RSUD Biak masing-masing satu orang.

Sampel atau swab dari keempat pasien diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa di Balitbang Kemenkes Selasa 17 Maret 2020.

“Mereka masuk dalam pengawasan selain mengalami demam, batuk dan pilek juga baru kembali dari luar Papua,” ujar jubir COVID-19 yang Sekretaris Dinkes Papua Dr. Silvanus Sumule.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Menutup Kesenjangan Layanan Kesehatan melalui Koperasi Desa

Oleh: Yandi Arya Adinegara )*Kesenjangan layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masihmenjadi pekerjaan rumah besar dalam pembangunan nasional. Di satu sisi, kota-kota besar menikmati akses rumah sakit modern, tenaga medis memadai, sertadistribusi obat yang relatif lancar. Di sisi lain, banyak desa masih menghadapiketerbatasan fasilitas kesehatan, minimnya ketersediaan obat, hingga rendahnyaketerjangkauan layanan bagi masyarakat.Dalam konteks inilah, langkah pemerintah menghadirkan Koperasi Desa/Kelurahan(Kopdes) Merah Putih sebagai simpul layanan kesehatan sekaligus pusat ekonomidesa patut diapresiasi sebagai terobosan strategis dan relevan dengan kebutuhanzaman.Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih tidakhanya dirancang sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi ujungtombak pelayanan kesehatan masyarakat desa. Setiap koperasi akan dilengkapidengan gerai obat dan klinik kesehatan, sebuah inovasi yang secara langsungmenyasar persoalan klasik: keterbatasan akses layanan kesehatan di wilayah pedesaan. Pernyataan ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari desainkebijakan yang terintegrasi lintas sektor.Selama ini, salah satu persoalan mendasar adalah masih adanya warga desa yang belum terjangkau oleh program jaminan kesehatan nasional. Kehadiran klinik desaberbasis koperasi membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan layanankesehatan yang lebih dekat, murah, dan mudah diakses. Ferry Juliantonomenekankan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat desa memperolehjaminan pelayanan kesehatan yang layak, melalui sinergi antara Kementerian Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan.Langkah kolaboratif ini diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahamanantara Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito. Kerja sama tersebut tidak hanya bertujuanmemperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional...
- Advertisement -

Baca berita yang ini