MATA INDONESIA, NEW DEHLI – Situasi dan kondisi di beberapa wilayah di India semakin tidak kondusif. Sejumlah aksi kerusuhan terus melanda negara ini sejak kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.
Setelah kerusuhan SARA berkepanjangan akibat kebijakan yang mendiskreditkan umat Islam, sampai kasus penghinaan Nabi Muhammad SAW oleh politisi lokal hingga beberapa kasus lainnya.
Terbaru, India kembali membara gara-gara demonstrasi menentang kebijakan perekrutan militer dengan waktu singkat.
Untuk menanggulangi sejumlah aksi kerusuhan ini, pemerintah India menangguhkan layanan Internet di sejumlah wilayah dan memblokir platform media sosial seperti Facebook, Twitter dan Whatsapp.
Pembatasan dan pemblokiran ini berlangsung di 15 dari 38 distrik di Bihar.
Pejabat senior kepolisian Sanjay Singh mengatakan tindakan ini perlu karena dalam aksi-aksi protes di negara bagian itu, para pengunjuk rasa membakar kereta dan bus untuk mengungkapkan kemarahan.
Belasan pengunjuk rasa tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangkaian protes di beberapa wilayah India.
Terbaru adalah aksi massa menentang kebijakan baru Perdana Menteri Narendra Modi untuk merekrut tentara dengan masa dinas singkat.
Sistem perekrutan bernama Agnipath (jejak api) itu akan menerima lebih banyak orang di kemiliteran dengan kontrak empat tahun. Tujuannya agar rata-rata usia tentara India yang berjumlah 1,38 juta orang dapat turun dan pemangkasan anggaran pensiun.
Kebijakan ini membuat masyarakat turun ke jalan-jalan di Bihar, Telangana, Uttar Pradesh dan Bengal Barat untuk memprotes rencana itu.
Para pemrotes yang kebanyakan pemuda mengatakan rencana itu akan membatasi kesempatan mereka mendapatkan pekerjaan tetap di angkatan bersenjata. Pekerjaan tetap memberikan jaminan gaji, pensiun dan manfaat lain.
Di Uttar Pradesh, negara bagian terpadat di India, polisi telah menangkap sedikitnya 250 orang. Sejumlah demonstran menuduh polisi bertindak berlebihan.
Menteri Pertahanan Rajnath Singh mengimbau para pemuda untuk mendaftarkan diri berdasarkan skema baru itu. Kepala staf angkatan laut mengatakan protes itu di luar perkiraan dan mungkin diakibatkan oleh misinformasi tentang sistem perekrutan yang baru.
”Saya tidak mengira ada protes seperti ini,” kata Laksamana R. Hari Kumar kepada stasiun TV ANI.
