MATA INDONESIA, KEEROM – Kepala Suku Besar Wikaya di Kabupaten Keerom, Herman Yoku prihatin dengan masalah korupsi yang masih melanda Tanah Papua. Ia pun berharap pemerintah melanjutkan atensi Menkopolhukam Mahfud MD terkait 10 kasus korupsi di Provinsi Papua.
“Menkopolhukam pada beberapa bulan lalu menyampaikan ada 10 kasus besar korupsi di Papua yang akan dibongkar. Pertanyaan saya, apakah pernyataan itu sudah benar dan sejauh mana penanganannya?” katanya, Senin 6 Desember 2021.
Ia mengaku pesimistis dengan pernyataan yang sempat membuat masyarakat di Papua merasa di atas angin. Sementara bagi terduga korupsi, hal itu merupakan sebuah ancaman yang serius.
“Saya jadi ragu, jangan sampai ada permainan mata, segitiga antara kabupaten kota, provinsi dan pusat, yang disebut segitiga emas lingkaran pemerintahan, sehingga hilang (dugaan kasus korupsinya),” ujarnya.
Jika pernyataan dari pejabat negara tersebut tidak bisa ditindaklanjuti ataupun dibuktikan, lanjut tokoh adat Papua itu, bisa dipastikan ada skenario yang sengaja dimainkan oleh pemerintah, entah apa bentuknya.
Menurutnya, bila hanya berupa pemberitaan di media dengan tujuan memanasi masyarakat Papua, lebih baik (berita 10 kasus korupsi besar di Papua) tidak usah dimunculkan.
Di lain sisi, Herman Yoku meminta aparat penegak hukum mendalami dugaan penyalahgunaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang carut marut.
Dugaan penyelewengan itu berdasar banyaknya tuntutan pembayaran tunggakan dan hak dari tenaga relawan, wartawan, relawan medis dan pihak ketiga lainnya belum terbayarkan.
Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dari Kelompok Kerja Adat itu juga meminta Presiden Joko Widodo, segera memerintahkan Kapolri, Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan tindakan pemeriksaan terhadap penggunaan dana PON XX Papua.