Kepala Daerah Dilarang Keluar Negeri Mulai 1 April, Ada Apa?

Baca Juga

MATA INDONESIA. JAKARTA – Kepala daerah dan anggota legislatif di seluruh Indonesia diimbau tidak bepergian keluar negeri sepanjang April 2019.

“Mereka harus berkonsentrasi penuh menyukseskan dan menjaga stabilitas politik di daerah masing-masing selama Pemilu serentak 2019 April ini,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Selasa 12 Maret 2019.

Mereka harus fokus menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah masing-masing menjelang dan setelah pemungutan suara 17 April 2019.

Tjahjo pun mengungkapkan langkah-langkah yang harus dilakukan kepala daerah untuk menjamin kondisi tersebut.

Pertama, melakukan monitoring penyelenggaraan Pemilu mengantisipasi masalah yang akan muncul dan dapat mengganggu kelancaran agenda lima tahunan tersebut. Mereka juga harus memberi solusi terbaik.

Kedua, menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi melalui forum koordinasi pimpinan daerah/muspida, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan segenap elemen masyarakat.

Ketiga, menciptakan stabilitas politik yang kondusif menjelang pemungutan suara dengan melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama antaraparat. Hal itu untuk mengantisipasi potensi kerawanan yang mungkin timbul.

Keempat, mendukungan kelancaran pelaksanaan Pemilu secara optimal kepada jajaran Penyelenggara Pemilu di daerah.

Kelima, menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam pelaksanaan pemungutan suara 17 April 2019.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini