MINEWS, JAKARTA-Persoalan defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan saat ini menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, kondisi investasi dan ekspor di Indonesia saat ini masih kalah dari negara tetangga.
Padahal, kata Jokowi, Indonesia merupakan negara besar dan kaya akan sumber daya alam (SDA). Dengan modal tersebut, seharusnya kinerja ekspor Indonesia bisa melambung tinggi.
“Ekspor kita ke Amerika itu hanya menguasai tiga persen. Sedangkan Vietnam 16 persen. Coba, kita memiliki raw material yang melimpah. Ini koreksi buat kita semua,” kata Jokowi saat acara Rakornas Investasi di ICE BSD, Banten, Selasa 12 Maret 2019.
Untuk mengatasinya, rencananya orang nomor satu di Indonesia ini akan membentuk dua kementerian baru, yakni investasi dan khusus ekspor.
Jokowi mengatakan negara lain sudah memiliki menteri di bidang tersebut, seperti di Uni Eropa. Jokowi juga berbicara risiko jika dua tambahan menteri yang diusulkannya tidak mampu mendongkrak investasi dan ekspor.
“Di Uni Eropa ada menteri investasi, ada menteri khusus ekspor, negara lain saya lihat juga sama. Mungkin dari sisi kelembagaan memang kita harus memiliki menteri investasi dan menteri ekspor. Dua menteri mungkin perlu,†katanya.
Jokowi menyampaikan kejengkelannya jika suatu masalah tidak bisa dituntaskan, padahal pangkal masalah sudah diketahui. Dirinya tidak ingin ada kesulitan dalam mengurus perizinan yang berujung stagnannya masalah investasi.
“Saya itu paling geregetan. kita ngerti jalan keluar, tapi kita nggak bisa menuntaskan masalah yang ada. Akan saya lihat, saya pasti akan menemukan, insyaallah saya akan menemukan ini,” ujar Jokowi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku bahwa wacana yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penambahan dua menteri khusus masih belum dibahas.
“Ah itu tanyanya presiden, jangan saya, artinya itu belum dibahas di kabinet,” kata Darmin.
Kedua persoalan itu sudah puluhan tahun selalu dihadapi pemerintah Indonesia. Hanya saja, Darmin mengaku enggan memberikan komentar lebih jauh lagi karena bel dibahas.
“Artinya kalau sesuatu belum dibahas di kabinet, kamu jangan tanya dulu, tanyanya presiden saja,” ujarnya.
